POSMERDEKA.COM, MATARAM – Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Provinsi NTB saat ini relatif besar, tapi Pemprov belum optimal memanfaatkan potensi tersebut. Di sisi lain, Pemprov memiliki Perda Nomor 5/2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044, yang fokus pengembangan kawasan harus berdasarkan pemetaan kawasan yang memiliki potensi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, menilai optimalisasi sektor perikanan laut dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan. Mulai kemiskinan hingga mengatasi kekurangan gizi. “Potensi kelautan NTB sangat besar karena terdiri dari dua pulau, Pulau Lombok dan Sumbawa. Sayang itu belum dimanfaatkan secara optimal,” sebutnya, Kamis (30/1/2025).
Politisi Golkar ini mengaku ingin fokus memperjuangkan nasib nelayan. Sebab, meski memiliki perairan laut cukup luas, hingga kini kesejahteraan nelayan masih jauh dari harapan. Dengan potensi perairan laut mencapai 2.388.501 hektar, terdiri dari perairan pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan 401 pulau-pulau kecil, tidak seharusnya nelayan di NTB masuk salah satu kluster penyumbang kemiskinan.
“Saya dan Bu Rohani menemui Johan Rosihan selaku anggota Komisi IV DPR RI, agar kita menjemput bola bagaimana ada program pusat masuk ke NTB melalui kelompok-kelompok nelayan dan komunitasnya di APBN 2025,” terangnya.
Menurutnya, posisi maritim NTB merupakan salah satu jalur penting yang melintasi kepulauan Indonesia. ”Sudah seharusnya pembangunan daerah mulai difokuskan ke sektor perikanan dan kelautan. Pengawasan laut juga harus lebih ditingkatkan, agar banyaknya konflik di kelautan dan perikanan, antara lain pencurian ikan, di perairan NTB bisa mulai dihindari,” urainya.
Merujuk data BPS, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Provinsi NTB meningkat dari Rp6,3 triliun tahun 2020 menjadi Rp7,7 triliun tahun 2023. Produksi tahun 2023 mencapai 1,227 juta ton, didominasi perikanan budidaya sebesar 973.529,10 ton atau 79,29%, dan sisanya berupa perikanan tangkap sebesar 254.232,78 ton atau 20,56%.
“Tidak boleh lagi ada kebijakan yang membuat nelayan tidak bisa sejahtera. Kami akan serius mengawal agar nelayan di semua wilayah NTB dapat tersenyum dengan potensi laut yang besar ini,” janjinya.
Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, menyebut bantuan bagi kelompok nelayan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya cukup besar. Hanya, kini volumenya mulai dikurangi, karena banyak kelompok nelayan komunitas yang hanya hobi memancing justru menikmati bantuan.
“Bagaimana nelayan bisa sejahtera, jika yang menerima bantuan peningkatan kesejahteraan justru yang bukan nelayan?” papar anggota Fraksi PKS itu.
Lebih jauh diungkapkan, sudah sepatutnya Pemprov dan pemda di 10 kabupaten/kota di NTB mulai melirik sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor prioritas. Di kelautan ada potensi pajak misalnya jetski, yang bisa ditambahkan item pajak barang bermotor dengan kewajiban pajak tidak hanya darat tapi juga di lautan.
Di kesempatan terpisah, Kepala BPS NTB, Wahyudin, menyatakan potensi sumber daya alam NTB terus tumbuh. Nilai ekspor pada Agustus 2024 sebesar USD 449,20 juta, mengalami peningkatan 115,10% dibandingkan Juli 2024. Untuk ekspor kelompok komoditas, kapal laut dan bangunan terapung ditujukan ke Vanuatu.
Ekspor kelompok ikan dan udang ditujukan ke Amerika Serikat, Chili dan lainnya. Sedangkan kelompok komoditas garam, belerang, kapur ditujukan ke China, Korea Selatan, Vietnam dan lainnya. rul