POSMERDEKA.COM, MATARAM – Juru Bicara pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, menyebut pertemuan Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, dengan sejumlah menteri sebagai langkah strategis. Alasannya, Pemprov merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. “Lima tahun adalah waktu yang singkat, sehingga tata kelola pemerintahan harus segera ditata,” kata Adhar, Sabtu (28/12/2024).
Dia menjelaskan, kemampuan APBD NTB hanya mencapai sekitar Rp5 triliun lebih. Setelah dipakai belanja daerah dan kebutuhan lainnya, tersisa sekitar Rp2 triliun. Nilai segitu tentu dirasa sanga kurang dalam rangka merealisasikan janji politik Iqbal-Dinda, yakni NTB Makmur Mendunia. “Makanya Pak Iqbal jemput bola untuk mendapat dukungan program dan anggaran dari pusat,” bebernya.
Kunjungan tersebut, ulasnya, bertujuan menginventarisasi program pusat yang dapat dibawa ke NTB, sekaligus mencari potensi pendanaan alternatif. Adhar juga menyebut ini sebagai upaya taktis mendukung janji politik saat kampanye, termasuk dalam rangka mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028.
Menimbang semua itu, dia menyatakan tak sependapat dengan anggapan Iqbal kebanyakan keliling daripada bersiap untuk fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketika sudah dilantik sebagai gubernur definitif.
“Kalau soal RPJMD, kami di transisi rapat siang dan malam secara maraton merampungkannya dengan tim Bappeda NTB untuk sinkronisasi program Iqbal-Dinda. Kekurangan dana itu yang Pak Iqbal cari dan lengkapi ke pusat. Jadi, begitu dilantik, sudah berlari kencang mengejar ketertinggalan,” klaimnya.
Sebelumnya, Iqbal bilang menjadi Gubernur selama lima tahun itu dirasa singkat. Dia tak mau menunggu dilantik baru bekerja. “Gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi, dari awal memang harus koordinasi dengan kabinet supaya kerjanya sejalan dengan visi pimpinan nasional,” ungkapnya.
Saat menemui Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dia mengaku membahas sejumlah isu strategis pembangunan transportasi di NTB. Antara lain rencana penguatan transportasi publik bus listrik, pembangunan pelabuhan penumpang kapal cepat dari Benoa, Denpasar ke Senggigi, Lombok Barat. Pula membahas penyelesaian pelabuhan penumpang dan barang di Desa Karumbu, Langgudu, Kabupaten Bima.
Menurutnya, keberadaan bus listrik sebagai transportasi publik di NTB masih minim. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan pembangunan pariwisata di Lombok dan Sumbawa. “Karena itu perlu memikirkan alternatif kebijakan untuk mempercepat pengembangan transportasi publik dengan moda ramah lingkungan,” tandasnya. rul
