Antisipasi Produsen Terjebak Stimulus Macet, Pemerintah Mesti Siapkan Pasar Produk UMKM

  • Whatsapp
AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: Ist
AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: Ist

DENPASAR – Bertahannya sektor UMKM di tengah masa pandemi Covid-19 dengan bantuan stimulus dapat membuat perekonomian lokal sementara tetap berjalan. Namun, pemerintah diminta menyiapkan pasar sesuai segmentasi, agar produk UMKM bisa diserap sesuai kebutuhan dan selera masyarakat. Di sisi lain, kredit yang digunakan berproduksi tetap produktif.

Anggota Komisi II DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Selasa (4/8/2020) mengatakan, pemerintah pusat menyediakan stimulus kredit UMKM senilai Rp 123 triliun di masa pandemi. Hanya, realisasinya relatif kecil, sekira 25 persen. Khusus di Bali, dia menilai UMKM masih dalam posisi aman untuk kapital, karena Bali ada Jamkrida dengan gearing ratio relatif besar, mencapai 30 kali dari modal. Yang dimaksud gearing ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan ekuitas pemilik dengan dana pinjaman. Dengan kata lain, perbandingan modal yang disetor dengan nilai penjaminan yang diberikan kepada nasabah

Baca juga :  Bahas Kisruh Jaspel, DPRD Harapkan Pelayanan Tetap Baik

“Kalau dihitung, gearing ratio kita di Bali mencapai 2 triliun lebih untuk menjamin kredit. Saya nilai itu cukup untuk UMKM kita,” sebutnya.

Masalahnya, kata dia, siapa yang menyerap produk UMKM jika tidak disiapkan pasarnya? Di sini pentingnya peran pemerintah memikirkan sejak sekarang bagaimana mengarahkan produksi sesuai yang dibutuhkan pasar. Misalnya di sektor pertanian, harus ada kajian berapa neraca kebutuhannya. Dengan begitu UMKM bisa memproduksi dan jaminan produknya terjual.

Lebih-lebih untuk produk sekunder. Menurutnya, produk primer saja masih ada kesulitan pemasaran di tengah lesu ekonomi macam sekarang, apalagi produk sekunder seperti pakaian, tas dan sejenisnya. Bila tidak jelas berapa kebutuhan pasar, bisa terjadi produksi berlebih, dan itu bermuara kepada meruginya produsen.

Baca juga :  Terkait Pungut di Kawasan Wisata Kintamani, BPPBUGG dan Disparbud Bantah Tudingan Warganet

“Pembuatan masker contohnya, karena sekarang sudah banyak, pemerintah yang menyiapkan pasarnya. Atau misalnya pakaian, ketika pasar di Bali sudah jenuh, pemerintah yang membantu menyalurkan ke luar. Atau UMKM diarahkan mengganti produknya, tapi bagaimana kunci menguasai pasar harus diajarkan dulu,” seru anggota Fraksi PDIP tersebut.

Menurutnya, pemerintah sudah tepat mendorong UMKM menggunakan stimulus yang ada. Tetapi ketika produk tidak terserap pasar, hal itu rentan membuat produsen terjebak dalam lingkaran kredit yang sulit dibayar.

Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, menambahkan, menilai UMKM di Bali tidak ada berstatus unbankable atau sulit mengakses perbankan. Alasannya, Pemprov Bali sudah mengantisipasi dan menyediakan solusi masalah kredit dengan adanya Jamkrida. Jika nilai jaminan UMKM saat ini masih kurang, tinggal menambah modal penyertaan Jamkrida agar gearing ratio bisa ditingkatkan. “Kalau stimulus, untuk Bali sudah dikeluarkan, cuma efektivitasnya masih kami kami lihat,” sebutnya.

Baca juga :  Pentingnya Imunisasi Anak di Masa Pandemi Covid-19

Bagi dia, bila seleksi kredit tidak profesional, misalnya berdasarkan pertimbangan politik, niscaya kredit yang disalurkan kurang efektif. Sebaliknya, ketika landasan penyalurannya profesional, dia optimis akan memberi dampak cukup signifikan. “Stimulus tujuannya sih untuk UMKM, tapi kami masih ingin tahu dan cek apa betul-betul UMKM yang membutuhkan yang dapat? Nanti akan kami cek secara acak,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.