Anggaran Proyek Padat Karya Harus Berputar di Bali

  • Whatsapp
AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: Ist
AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: Ist

DENPASAR – Membangkitkan kondisi ekonomi Bali yang melandai akibat pandemi Corona menjadi fokus DPRD Bali. Alternatif solusi yang dinilai relevan yakni mendorong ekonomi makro dengan menggunakan pembangunan infrastruktur padat karya. “Terutama dalam kondisi seperti ini, kami mendorong pembangunan infrastruktur dengan pola keberpihakan yang memastikan perputaran dana di Bali,” tegas anggota Komisi II, AA Ngurah Adhi Ardhana, usai rapat dengan OPD mitra kerja, Senin (8/6/2020).

Selain pertimbangan kondisi ekonomi, dia mendasarkan pendapat itu dengan Perda Pembinaan Jasa Konstruksi. Dalam perda itu, sebutnya, disebutkan bahwa pemenang tender atau yang menggarap proyek di Bali wajib menyertakan mitra lokal. Menurutnya, pasal ini saja cukup dijalankan secara konsisten dan sebaik-baiknya. “Jadi, nanti rekanan yang mendapat proyek itu jangan sekedar (perusahaan) papan nama,” lugas politisi PDIP tersebut.

Baca juga :  Banjar Binoh Kaja Tindak Tegas Warga Membandel

Hal lain yang disoroti yakni penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk UMKM dan tenaga lepas yang merupakan domain Dinas Koperasi (Diskop). Kata dia, Diskop mesti memverifikasi mana warga asli dan warga tamiu (tamu). Pertimbangannya, jangan sampai saat ini warga tamiu itu dibantu hak-haknya, tapi pada saat diminta kewajiban mereka tidak merasa menjadi tamiu. Diskop diminta membuat pemetaan dan menjadi kekuatan distribusi sekaligus membuat tempat pasar bagi produk UMKM. “Begitu juga untuk hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan di Bali untuk logistik Bali, termasuk untuk distribusi ke luar Bali sampai ekspor,” urai vokalis di parlemen Renon ini.

Terkait pertanian, Ardhana berkata saat ini muncul keluhan banyaknya hasil bumi yang tidak terserap pasar, akibat berhentinya roda industri pariwisata. Sebagai alternatif jalan keluar, dia mengusulkan untuk merangsang terciptanya pasar baru oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perdagangan. Hal ini dia sampaikan ke Bappeda Bali agar dapat dibuatkan peta jalan praktiknya, sekaligus dianggarkan segera pada Anggaran Perubahan 2020.

Baca juga :  Bali Belum Saatnya Lakukan ''Lockdown''

Bahwa ada rencana pembebasan biaya balik nama mobil bekas oleh Bapenda Bali, Ardhana menyatakan sepakat. Pertimbangannya, kebijakan itu dapat menjadi rangsangan murni bagi pemilik kendaraan untuk balik nama sebagai wajib pajak di Bali. Dengan demikian potensi pendapatan tidak harus keluar daerah. Selain itu, untuk mencapai target pajak kendaraan bermotor (PKB), dia mengingatkan harus diimbangi dengan kerja keras, kemudahan dan empati terhadap wajib pajak dalam kondisi sulit seperti sekarang.

Justru yang dia sedikit khawatir yakni pajak dari biaya balik nama I untuk kendataan baru sulit tercapai, mengingat kondisi keuangan, ekonomi dan psikologi masyarakat saat ini. Bagi dia, rangsangan melalui kemudahan pembelian kendaraan baru dengan penurunan persentase uang muka dan dukungan kredit dari perbankan, sekurang-kurangnya dapat mendorong sektor ini. “Selain itu, secara psikologis masyarakat jadi ada percaya diri bahwa kita akan dapat melalui kondisi ini dengan baik,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.