DENPASAR – Belum disepakatinya anggaran Pemilu 2024 oleh pemerintah dan DPR, oleh sejumlah pihak, dinilai sebagai salah satu indikasi yang menjurus ke gelagat menunda Pemilu.
Apalagi wacana menunda Pemilu sampai 2027 oleh elite politik dengan alasan pemulihan ekonomi, masih bergulir liar. Namun, situasi saat ini tidak melunturkan optimisme KPU bahwa Pemilu akan berjalan sesuai agenda.
“Riak-riak kecil perbedaan pendapat itu biasa. Tapi melihat segala aspek dan ketentuan yang ada, sampai hari ini saya tetap optimis Pemilu akan berjalan sesuai rencana,” tegas Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Rabu (9/3/2022).
Mengenai adanya pandangan anggaran akan dipersulit supaya ada alasan menunda Pemilu, Lidartawan berujar tidak mungkin dananya tidak ada. Bahwa sejauh ini belum disepakati, hal itu diklaim sebagai bagian dari proses dan prosedur untuk verifikasi nilai dan item mata anggaran.
Misalnya KPU mengajukan anggaran kampanye secara maksimal, bisa jadi pemerintah sedang menimbang apakah disesuaikan dengan kondisi sekarang.
“Pengajuan anggaran itu sebelum ada kesepakatan Pemilu 14 Februari 2024, jadi masih banyak banyak perlu penyesuaian. Misalnya daftar pemilih berkelanjutan baru ngumpul datanya, dan ini berimplikasi kepada jumlah TPS yang harus dibuat. Jadi, kebutuhan itu masih bisa disisir,” terangnya.
Menimbang segala persiapan yang berjalan dan akan dilakukan, Lidartawan melihat tidak ada potensi Pemilu akan ditunda. Apalagi anggaran Pemilu termasuk prioritas untuk disediakan, karena merupakan amanat konstitusi dan UU Pemilu.
Berbekal pengalaman belasan tahun sebagai penyelenggara Pemilu, dia mendaku paham situasi menyusun dan menyetujui anggaran. Apalagi Pemilu merupakan hajatan nasional dan konteksnya adalah menjalankan amanat konstitusi.
Digoda bila kemudian konstitusi diamandemen demi menguntungkan pihak tertentu seperti dicurigai sejumlah pihak, lagi-lagi Lidartawan bergeming. Menurutnya mengubah konstitusi tidak segampang orang awam pikirkan. Apalagi hasil survei dan realitas politik saat ini lebih banyak pihak yang menunda Pemilu tinimbang yang mengusulkan.
“Hasil survei lebih banyak menolak itu kan mencerminkan sikap masyarakat kita, emang berani pemerintah membantah masyarakat? Dan, bagaimana dengan demokrasi kita (jika benar Pemilu ditunda)?” paparnya.
Disinggung sikapnya sangat optimis di tengah mulai tumbuhnya sikap pesimis Pemilu berjalan mulus, Lidartawan menegaskan sebagai penyelenggara dia wajib optimis. Apalagi UU Pemilu tegas menyatakan Pemilu dilangsungkan lima tahun sekali. Jika dia sebagai pelaksana Pemilu bersikap pesimis, publik bisa jadi bingung.
Kembali ke soal belum disepakatinya anggaran, dia memandang pemerintah hanya ingin penyelenggara efektif dan efisien menggunakan anggaran. Sebab, selain untuk KPU, anggaran Pemilu juga mencakup Bawaslu dan aparat keamanan.
Penggunaannya juga semua untuk masyarakat. Terlebih Bappenas pada Rapim KPU di Surabaya pada medio Februari lalu menegaskan Pemilu sebagai pengungkit ekonomi lokal.
“Tidak mungkin kepentingan segelintir pihak kemudian Pemilu ditunda atau tidak jadi dilangsungkan. Baru anggaran belum disepakati, jangan mudah menganggap itu tendensi menunda Pemilu,” pungkasnya.
Dikutip dari cnnindonesia.com, Selasa (8/3/2022) KPU RI merevisi usulan anggaran Pemilu 2024, dari sebelumnya Rp86 triliun kemudian dirasionalisasi menjadi Rp76,6 triliun. Namun, angka itu belum disepakati pemerintah dan DPR.
Situasi ini, menurut peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, bisa dijadikan salah satu alasan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. hen
