DENPASAR – Bagus Kertanegara, sebagai bakal calon Wakil Walikota
Denpasar, melengkapi kekurangan berkas persyaratan saat mendaftar ke KPU
Denpasar. Salinan ijazah SMA Perintis yang dia miliki sempat ada kesulitan
diverifikasi, karena sekolahnya tidak ada lagi. “Sudah, sudah beres kok.
Tim kami sudah menyerahkan ke KPU Denpasar kemarin,” kata pasangan Ngurah
Ambara Putra dalam paket Amerta tersebut, Kamis (17/9/2020) malam.
Lebih jauh disampaikan, sesungguhnya ketika diketahui legalisir ijazahnya ada masalah, tim narahubung sudah hendak menyerahkan ke KPU Denpasar sesuai yang disyaratkan. Namun, karena saat itu KPU hendak menggelar rapar pleno, penyerahan ditunda. Kata dia, yang jadi sandungan adalah legalisir ijazah SMA harus ke Disdikpora Provinsi Bali, tidak bisa di Disdikpora Denpasar.
“Nah sekarang sudah beres semua syaratnya. Amerta sudah klir (jelas) untuk syarat pendaftaran,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat pleno, Senin (14/9/2020) KPU Denpasar menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon Pilkada Denpasar 2020. Dalam rapat yang diikuti kedua pihak yang akan berhadapan dalam pilkada dan Bawaslu Denpasar itu, KPU menyebut proses penelitian berkas persyaratan calon telah dijalankan sejak 4 s.d. 12 September, termasuk pemeriksaan kesehatan para paslon pada 7-8 September.
Hasil penelitiannya, kata Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, dokumen visi-misi dan program paket Jaya-Wibawa (IGN Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa) belum dibubuhi tanda tangan kedua paslon. Ini berarti belum memenuhi syarat. Sementara untuk paket Amerta, salinan ijazah SMA Bagus Kertanegara belum dilegalisir Disdikpora Provinsi Bali, karena status sekolah sudah tidak lagi beroperasi. Kekurangan syarat pencalonan ditenggat disetorkan pada Rabu (16/9/2020).
Pada kesempatan itu, Arsajaya menyampaikan ajakan untuk berkomitmen mewujudkan Pilkada Denpasar 2020 yang damai, patuh protokol kesehatan, dan ramah lingkungan. Salah satu agenda yang ditawarkan yakni kampanye hijau, dengan meminimalisir jumlah baliho dan spanduk sosialisasi dan kampanye. Alasannya, selain rawan, juga sulit menentukan titik pemasangan yang cukup banyak.
“Kami mendorong penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, ini sebagai upaya mewujudkan Pilkada Denpasar 2020 yang damai dan ramah lingkungan. Sebagai kompensasi baliho, kami menawarkan penggunaan videotron serta iklan kampanye,” ajaknya. hen
