Alasan BNNP Bali Tak Cabut Status Jerinx sebagai Duta Antinarkoba, Meski Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya

  • Whatsapp
KEPALA BNNP Bali Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra. Foto: ist
KEPALA BNNP Bali Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra. Foto: ist

DENPASAR – Drummer Superman Is Dead (SID) I Gede Ari Astina alias Jerinx ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat dalam kasus pengancaman terhadap Adam Deni. Meski ditahan selama 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya terhitung sejak, Rabu (1/12/2021), status Jerinx sebagai duta antinarkoba bersama istrinya Nora Alexandra tak dicabut.

Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Gde Sugianyar Dwi Putra, menegaskan, kasus hukum yang menyangkut Jerinx tidak ada hubungan dengan penanganan atau masalah narkoba.  ‘’Sampai saat ini JRX dan Nora Masih sebagai relawan antinarkoba BNNP Bali,’’ kata Brigjen Gde Sugianyar Dwi Putra dalam keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Sugianyar, selama ini Jerinx sangat aktif membantu BNNP Bali dalam mengkampanyekan bahaya narkoba dan program rehabilitasi. Hal itu sesuai dengan program BNN, yang berupaya mengedukasi masyarakat dengan pendekatan soft power.

‘’BNNP Bali menggandeng seluruh lapisan masyarakat yang memiliki agenda antinarkoba tanpa memandang status untuk bersama berperan aktif dalam mengatasi permasalahan narkotika, termasuk JRX, yang selama ini sangat dikenal memiliki popularitas tinggi, khususnya di kalangan generasi muda,’’ terangnya.

Selain Jerinx, BNNP Bali menggandeng tokoh masyarakat lainnya, seperti Jro Dalang Cenk Blonk, Ajik Krisna, Jun Bintang, Puja Astawa, Erick est, dan lainnya. Upaya itu dilakukan dengan harapan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga program BNN terkait penanganan masalah narkoba masih tetap terus berjalan lancar.

Baca juga :  Upacara Meajar-ajar di Besakih, Pemerintah Imbau Tetap Prokes

Menurut Sugianyar, hal ini sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini menerangkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Selain itu, juga dalam Pasal 105 UU Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini menerangkan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.‘’Mari kita hormati proses hukum JRX saat ini. Semoga kasus JRX bisa secepatnya selesai dan mendapatkan keputusan yang terbaik,’’ kata Sugianyar memungkasi. tra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.