Aktivasi Kembali Badan Ad Hoc Wajib Taat Administrasi

  • Whatsapp
I Dewa Agung Lidartawan. Foto: gus hendra
I Dewa Agung Lidartawan. Foto: gus hendra

DENPASAR – KPU Bali diagendakan monitoring untuk memeriksa hari pertama kelanjutan persiapan Pilkada 2020, Senin (15/6/2020) oleh KPU kabupaten/kota, usai “dibekukan” sementara gegara Corona. Salah satu yang menjadi perhatian yakni kelengkapan administrasi untuk pengaktifan badan ad hoc PPK dan PPS, agar di perjalanan tidak ada masalah. Hal tersebut diutarakan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, Minggu (14/6/2020).

“Kami hanya memastikan saja administrasi apa yang mesti dijalankan, benar-benar dijalankan oleh rekan-rekan di kabupaten/kota. Misalnya mengaktifkan kembali PPK dan PPS itu perlu SK, jangan sampai nanti SK-nya tidak dibuat,” ujarnya.

Hal lain yang disorot yakni untuk menjernihkan proses penggantian antarwaktu (PAW) jajaran PPS. Dia minta rekrutmen PPS pengganti benar-benar sesuai dengan proses yang ada, dan dikoordinasikan dengan Bawaslu kabupaten/kota. Pandangan itu tidak lepas dari adanya perbedaan sudut pandang antara KPU dan Bawaslu mengenai legalitas catatan seseorang yang masuk dalam Sistem Informasi partai Politik (Sipol). KPU memandang data Sipol tidak mencerminkan realitas, tapi tidak demikian dengan Bawaslu.

Baca juga :  Wartawan Peliput Covid-19 harus Punya Pengetahuan Memadai

Terkait pelantikan PPK dan PPS antarwaktu, Lidartawan menyebut SE 441 KPU RI mengamanatkan pelantikan pada tanggal 15 Juni. Setelah dilantikan mereka wajib menandatangani pakta integritas untuk diserahkan ke KPU kabupaten/kota. Satu lagi, juga menyerahkan surat keterangan sehat khusus Corona, sebagaimana disyaratkan pula untuk KPPS dan PPDP. “JIka ada tidak bisa tanggal 15 Juni, dilantik setelah itu. Tapi itu ada konsekuensi bahwa honor mereka di bulan Juni tidak bisa dibayar, karena masa kerja kurang dari 15 hari,” ungkapnya.

Lidartawan menyampaikan kabar gembira terkait kondisi satu staf di KPU Bali yang hasil tes cepatnya reaktif. Setelah menjalani tes usap, perempuan staf itu hasilnya negatif Corona. Meski demikian, karena sebelumnya mengeluh sakit vertigo, dia diminta istirahat untuk pemilihan kondisi.

Baca juga :  Dewan Bangli Ingatkan OPD Penghasil Pasang Target Realistis

Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, yang dimintai tanggapan terkait kewajiban surat pernyataan sehat khusus Corona untuk badan ad hoc, menyebut karena pilkada dilangsungkan saat pandemi. Saat mereka mendaftar sebelum ada pandemi, terangnya, mereka sudah melampirkan surat keterangan sehat juga. Apalagi mereka juga turut menjalani tes cepat Corona, sama dengan komisioner dan sekretariat KPU.

Mengenai kesiapan alat pelindung diri (APD) bagi jajaran penyelenggara, Arsajaya berkata kemungkinan Pemkot Denpasar akan memberi anggaran senilai kebutuhan. Menurutnya, baik diberi barang atau uang tidak masalah. Jika diberi barang akan memudahkan KPU karena tidak disibukkan urusan administrasi pengadaan, sedangkan jika diberi anggaran juga tidak sulit karena bisa penunjukan langsung. “Ada kebijakan dari pusat khusus untuk pengadaan APD di tengah masa pandemi ini bisa penunjukan langsung. Sebab, jika harus proses lelang tentu butuh waktu, di sisi lain ini kebutuhan mendesak,” ungkap penghobi lari tersebut.

Baca juga :  Usaha Pariwisata di Bangli Mulai Tawarkan Paket Super Murah

“Bagusnya memang satu pintu di KPU kabupaten/kota, karena mereka teknis pelaksana, bukan di KPU RI. Jangan sampai nanti ada kekurangan lima face shield (pelindung muka), masa nunggu kiriman dari Jakarta? Kan tidak efektif,” pungkas Lidartawan yang dimintai komentar. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.