DENPASAR – DPD PDIP Bali mengirim pesan tegas kepada kadernya yang menjabat Bupati Bangli, Made Gianyar. Sanksi pemecatan disiapkan jika dia menyimpang dari garis partai, dengan mendukung adiknya, Made Subrata, yang diusung oleh Partai Golkar di Pilkada Bangli 2020.
“Untuk sementara Made Gianyar mundur dari pengurus partai, dengan alasan karena tidak mampu melakukan pembinaan terhadap adiknya yang menjadi calon Bupati Bangli dari Golkar,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Bali, I Wayan Sutena, di sekretariat DPD, Jumat (17/7/2020).
Dalam rilis ke media usai rapat internal tersebut, Sutena didampingi Wakil Sekretaris Internal, Cokorda Gede Agung; Wakil Sekretaris Eksternal, Made Suparta; dan Wakil Ketua Bidang Kehormatan, Ketut Suryadi. Sebelumnya, sejumlah pejabat teras partai rapat sekira satu jam membahas persoalan internal tersebut. Rapat sedianya dipimpin Ketua DPD PDIP, I Wayan Koster, tetapi kemudian diserahkan ke Sutena karena Koster ada halangan ke DPD.
Lebih jauh Sutena mengutarakan, Made Subrata sebelumnya memang sempat maju di PDIP sebagai bakal calon Wakil Bupati Bangli. Namun, kemudian dia mundur dari pencalonan, dan menyeberang ke Golkar. Bahkan sekarang menjadi “naik kelas” statusnya menjadi calon Bupati Bangli.
“Pak Made Gianyar (sebagai kakak) merasa terpanggil untuk mundur sebagai pengurus. Untuk penggantinya kami serahkan ke DPC PDIP. Tapi dia masih sebagai kader, cuma tidak lagi menjadi pengurus,” jelasnya.
Disinggung kemungkinan pemecatan dia sebagai kader karena “memiliki gejala” melawan garis partai, Sutena berpikir sejenak. Kata dia, DPD PDIP masih menunggu rekomendasi para calon di Pilkada 2020. Setelah rekomendasi dari DPP ada di tangan DPD, ada mekanisme lain untuk mengukur tingkat loyalitas Made Gianyar ke partai. Jika kemudian Made Gianyar aneh-aneh dan merugikan kepentingan partai, barulah tahapan usulan pemecatan akan dilakukan.
“Kalau cawe-cawe (macam-macam) kami menunggu rekomendasi partai. Kalau ada dugaan tidak konsisten untuk mengamankan rekomendasi, ya konsekuensinya adalah pemecatan oleh DPP melalui DPD,” tegasnya.
Sutena menilai kemungkinan membuka “pintu” partai untuk Made Gianyar kembali, itu bukan urusan DPD. Dia berkata tidak mau terlalu jauh menafsirkan atau beropini terkait kemungkinan yang lain. Bahwa Made Gianyar kemungkinan berpotensi melakukan penggembosan terhadap paslon yang diusung PDIP, karena dia masih menjabat Bupati Bangli, Sutena menegaskan semua itu risiko perjuangan politik.
“Kami tetap optimis masih menang, PDIP selalu tidak pernah tidak siap untuk menang. (Tetapi) menang-kalah itu urusan kedua, yang penting kita memberi contok berdemokrasi,” urainya.
Dengan ekspresi dingin, Sutena bertutur bagaimana sepatutnya seorang kader berterima kasih atas perjuangan partai menjadikan dia sebagai pejabat. Bagi dia pribadi, jika sebagai kader yang 20 tahun diberi jabatan mulai dari dua periode Wakil Bupati dan dua periode sebagai Bupati sebagaimana diterima Made Gianyar, harusnya malu jika kemudian bersikap tidak loyal. “Kalau saya sih begitu, ngga tahu kalau dia,” sentilnya.
Didesak mengapa PDIP terkesan mendua menyikapi Gianyar, Sutena mendaku karena alasan partai harus jelas. Untuk memecat kader, kesalahannya harus bisa dibuktikan. Sejauh ini “dosa” Gianyar hanya tidak bisa membina adiknya. “Kecuali kalau di pilkada nanti dia terbukti malah mendukung adiknya, bukan calon partai, nah itu baru jelas bisa dipecat,” tandasnya.
Ketut Suryadi menambahkan, saat diminta klarifikasi oleh partai, Gianyar diminta bersikap tegas. Kalau memang total sebagai kader, seharusnya dia manut dengan partai. Pilihannya ada dua: membela adik yang ingin menjadi Bupati, atau konsisten dengan kebijakan partai. Ternyata Made Gianyar memilih mundur.
“Kami akan terus memantau lewat kader di Bangli, jangan sampai dia malah memakai partai untuk kepentingan lain. Kalau dia cawe-cawe, Mahkamah Partai akan bersikap,” ancam anggota Komisi IV DPRD Bali tersebut. hen
