DENPASAR – Membidangi urusan infrastruktur, agenda legislator AA Ngurah Adhi Ardhana cukup tersita untuk memperjuangkan aspirasi yang terkait pembangunan fisik. Salah satu yang menyita perhatian Ketua Komisi 3 DPRD Bali itu adalah kerusakan infrastruktur di daerah yang tertimpa bencana.
“Kami minta Pemprov Bali agar dalam RAPBD 2023 mengakomodir Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada daerah-daerah yang terkena bencana beberapa waktu lalu,” sebut politisi PDIP Dapil Denpasar tersebut, Minggu (20/11/2022).
Ardhana menuturkan, jalan kewenangan Provinsi pada tahun 2019 lalu 84 persen masuk kategori mantap. Sisanya masuk dalam golongan sedang dan tidak ada rusak. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan kualitas jalan tergolong mantap ke angka 78 persen.
Untuk itu dibutuhkan tercukupinya anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan-jalan kewenangan Provinsi, sehingga selalu dalam kategori mantap.
“Situasi itu karena anggaran yang ada semua diarahkan untuk penanganan Covid-19. Ditambah situasi debit air beberapa waktu lalu juga tinggi dan mengakibatkan beberapa infrastruktur jebol, atau sudah tidak memenuhi lagi jaringan yang ada, sehingga memerlukan penanganan lebih serius,” papar mantan anggota Komisi 2 tersebut.
Mengenai kondisi infrastruktur di Kota Denpasar sebagai Ibukota Provinsi Bali, dia mendaku juga minta Pemprov mengakomodir pula BKK untuk infrastruktur jalan kota/lingkungan di Denpasar. Dia menguraikan, jaringan jalan di Kota denpasar yang sangat panjang merupakan beban yang berat bagi Pemkot Denpasar.
Apalagi saat ini terlihat sejumlah jalan mulai masuk kategori sedang rusak cukup tinggi. “Karena itu sangat wajar Pemprov membantu dalam rangka menjaga wajah Ibukota Provinsi Bali ini dengan BKK,” ulas politisi kalem itu menandaskan. hen
