DENPASAR – Penyelenggara badan adhoc mulai PPK sampai KPPS menjadi garda terdepan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu-Pilkada Serentak 2024 mendatang. Sebagai langkah menjaga integritas badan adhoc, KPU Denpasar berharap personel yang bertugas dapat bervariasi dari pemilu ke pemilu.
“Kami berharap yang jadi PPK, PPS dan KPPS nanti itu variasi, jadi lebih memperkecil kemungkinan mereka terkena pengaruh atau intervensi pihak lain, termasuk parpol,” kata Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, dalam riung media di KPU Denpasar, Minggu (20/11/2022).
Arsajaya mengutarakan hal tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan peserta dalam sesi diskusi, yang bernada “mempertanyakan” kualitas badan adhoc. Penanya juga menyinggung jajaran Bawaslu yang disebut ditekan oleh elite parpol atau calon kontestan Pemilu. “Yang begitu mohon diperhatikan agar Pemilu berjalan sesuai aturan,” sebutnya didampingi semua komisioner yang lain.
Menurut Arsajaya, syarat untuk menjadi PPK dan PPS sangat tegas, yakni tidak sedang menjadi anggota parpol, atau pernah jadi anggota parpol tapi berhenti sedikitnya lima tahun. KPU juga menjalankan skrining pendaftar melalui aplikasi. Namun, jika ada yang pernah masuk partai dan sudah berhenti lima tahun kemudian lolos seleksi badan adhoc, itu dua hal yang berbeda.
“Perlu diingat, badan adhoc itu diikat kode etik juga. Jika memang menemukan penyelenggara tidak adil, tidak setara dalam tahapan, silakan lapor Bawaslu atau KPU,” seru penggemar hobi lari itu.
Sebagai bukti, Arsajaya mengaku pernah memecat seorang KPPS yang terbukti menyelipkan kartu nama calon saat bertugas menyebar formulir C6. Selain dipecat, orang itu masuk daftar hitam dan tidak boleh lagi jadi penyelenggara.
“Kami jamin mengawasi ketat jajaran kami di badan adhoc, sebagaimana kami KPU juga diawasi ketat oleh Bawaslu,” paparnya sembari menoleh ke anggota Bawaslu Denpasar, Dewa Ayu Manik, yang duduk di barisan sisi kirinya.
Tahapan pendaftaran badan adhoc, terangnya, mulai 20 hingga 29 November melalui aplikasi SIAKBA. PPK dan PPS akan bertugas mulai Januari 2023 sampai 15 bulan. Hanya, dari pengalaman Pemilu 2019, KPU Denpasar cukup kesulitan memenuhi kuota pendaftar minimal 2 kali lipat.
Jika kali ini terjadi hal serupa, KPU akan membuka perpanjangan pendaftaran. “Rekan-rekan media agar mendorong warga mau mendaftar. Honornya lumayan, anggota PPK dapat Rp2,2 juta dan dan ketua PPK dapat Rp2,5 juta,” bebernya.
Sebelumnya, Arsajaya berkata media berperan penting dalam mengalirkan informasi mengenai tahapan Pemilu, yang bergulir sejak Juni dan masih ada proses sampai kini. Makin banyak informasi yang perlu diketahui publik disampaikan media, makin dekat masyarakat mendulang info akurat dari sumbernya.
Ini dinilai penting, karena ruang informasi dipenuhi hoaks yang menyesatkan. “Mari bangun kesepahaman untuk mengawal tahapan Pemilu ini. Tujuan kami adalah untuk mengangkat tingkat partisipasi masyarakat di Denpasar,” pesannya. hen
