DENPASAR – Desa adat telah menjadi garda terdepan dalam penanggulangan pandemi corona (Covid-19) di Bali. Para pecalang aktif siang dan malam melakukan tindakan pencegahan Covid-19 di wilayah desa adat dan banjar-banjar masing-masing, terlebih di Kota Denpasar yang saat ini tengah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, Selasa (26/5), mengatakan jangan sampai pemerintah berlindung dengan adat dalam upaya penanganan pandemik ini. Adat dipakai garda terdepan karena masyarakat Bali sangat taat patuh dengan adatnya. Jangan sampai hal itu dimanfaatkan betul oleh pemerintah, tetapi minim perhatian terhadap mereka. Ia meminta pemerintah memperhatikan prajuru adat terutama para pecalang yang bertugas di lapangan, apakah mereka benar-benar mendapat insentif dan perlindungan lainnya.
‘’Saya lihat pecalang-pecalang itu bertugas mulai pagi, bahkan mulai jam 6 pagi sudah ada bertugas, sampai malam bahkan pagi lagi. Ada sif-sifnya. Apakah pemerintah sudah ada hitungan seperti insentif dan perlindungan lainnya?’’ sorot Mariyana Wandhira.
Lebih lanjut wakil rakyat asal Sanur ini mengungkapkan, dalam rapat beberapa waktu lalu, dari Kabag Hukum Kota Denpasar sempat menyampaikan bahwa akan ada honor kepada Satgas Gotong Royong Desa Adat selama penerapan PKM dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. ‘’Satgas ini kan anggotanya terbatas. Yang melakukan kegiatan di lapangan adalah banyak pecalang banjar. Mereka ini benar-benar sangat gotong royong. Kami berharap Pemkot membuka, berapa anggaran untuk mereka guna membantu satgas dan pecalang ini di lapangan,;; ujarnya.
Di samping insentif dan perlindungan untuk satgas dan pecalang, Mariyana Wandhira juga mempertanyakan anggaran untuk masyarakat yang terkena dampak atau tidak bisa melakukan kegiatan dalam masa pemberlakuan PKM ini. Walaupun ada bantuan kepada masyarakat seperti BLT, BST, dan sebagainya, kata dia, bantuan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Sekarang yang membagikan sembako justru lebih banyak banjar adat, desa adat, LPD, dan koperasi banjar. Dengan demikian, otomatis yang mendapat sentuhan pembagian bantuan terseut adalah warga banjar adat atau desa adat setempat.
Sampai saat ini ia melihat belum ada pembagian sembako secara adil kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, hal ini juga yang banyak dikeluhkan masyarakat. ‘’Masyarakat Kota Denpasar kan tidak krama adat saja, bagaimana dengan masyarakat lainnya yang tidak tercatat sebagai krama adat? Ini masih banyak yang tidak tersentuh bantuan pemerintah. Saya sudah sering menyampaikan, tetapi tidak ada tanggapan,’’ ujar politisi Golkar ini. 026
