Ada Kelaparan Akibat Pandemi? Ini Jawaban Ketua Fraksi PDIP Bali

DEWA Made Mahayadnya. Foto: gus hendra
DEWA Made Mahayadnya. Foto: gus hendra

PENANGANAN dampak sosial dari pandemi Covid-19 oleh pemerintah di Bali sejauh ini dinilai masih dalam rel yang benar. Meski ada sejumlah kekurangan di sana-sini, satu hal yang pasti adalah tidak sampai terjadi kelaparan di masyarakat akibat pandemi. Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, meski pulaunya kecil, Bali masih mampu menjaga kedaulatan pangan untuk penduduknya. Nelayan di pesisir pantai juga tidak ada yang berteriak kelaparan, karena mereka masih mampu menghidupi diri sendiri. Ini berarti pesisir Bali masih mampu memberi kehidupan kendati dirisak pandemi global.

Bacaan Lainnya

Disentil pernyataan “tidak ada warga Bali kelaparan” itu bernada klaim sepihak, politisi yang akrab disapa Dewa Jack itu menggeleng. “Buktinya apa? Buktinya ketika anggota fraksi kami turun ke dapil masing-masing, tidak ada warganya bilang mereka kelaparan,” tegas pria asal Buleleng tersebut.

Kondisi itu, sambungnya, menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah, baik Pemprov Bali mapun kabupaten/kota sudah berjalan dengan sepatutnya. Apalagi bantuan sosial berbentuk sembako juga sudah ditangani Satgas Gotong Royong di masing-masing desa adat dengan memakai sebagian dana bantuan desa adat. Karena anggota Satgas dari warga setempat, mereka yang paling tahu kondisi warga sebenarnya. “Penanganan dampak sosial pandemi sejauh ini sudah bagus, baik oleh eksekutif maupun legislatif,” ulasnya.

Baca juga :  Bayar Premi Equity Bisa dengan QRIS BPD Bali

Menanggapi adanya opini di masyarakat melalui media sosial tentang bantuan terlihat tidak adil dibagikan, dia tidak menampik. Karena dana yang tersedia juga terbatas, jelasnya, kalau mencari keadilan dalam arti semua pihak kebagian yang sama tentu tidak bisa. Mesti ada skala prioritas untuk mereka yang benar-benar merasakan sekali dampaknya. Dan, data siapa yang berhak menerima itu yang paling tahu desa adat masing-masing. “Memecahkan definisi adil untuk pembagian sembako itu tidak gampang, butuh proses panjang. Ini juga harus dimengerti masyarakat agar tidak bias,” pintanya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.