70 Desa/Kelurahan di Gianyar Wajib Terapkan PPKM Berskala Mikro

  • Whatsapp
RAPAT persiapan teknis pelaksanaan PPKM Mikro di Gianyar. Foto: adi
RAPAT persiapan teknis pelaksanaan PPKM Mikro di Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2021 terkait penanganan Covid-19, Kabupaten Gianyar, Bali menyiapkan teknis pelaksanaan PPKM berskala mikro yang berlaku efektif mulai Selasa (9/2/2021).

Untuk menyamakan sikap atas instruksi tersebut, Sekda Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya, menggelar rapat bersama Dandim 1616/Gianyar dan Kapolres Gianyar beserta OPD terkait, Senin (8/2/2021) di kantor Bupati Gianyar.

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, PPKM Berskala Mikro merupakan penyempurnaan dari penerapan PPKM sebelumnya. PPKM Jawa-Bali ruang lingkup wilayahnya adalah kabupaten, kini PPKM Berskala Mikro makin mengerucut hingga ke desa dan kelurahan. Penerapan kebijakan ini akan melibatkan seluruh unsur di desa adat dan desa dinas. Keterlibatan MDA dan bendesa adat juga diharap dapat mengefektifkan penerapan PPKM Berskala Mikro ini.

Berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh lurah dan perbekel agar bersinergi dengan desa adat untuk mengaktifkan kembali Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat dan Relawan Covid-19 Desa. Struktur organisasi, tugas, dan fungsinya diatur dalam keputusan bersama Gubernur Bali bersama Majelis Agung Desa Adat. Pun pengaktifan pos komando (posko) gotong royong pencegahan Covid-19 berbasis desa adat dan posko relawan lawan Covid-19 desa sebagai wadah aktivitas Satgas Gotong Royong.

Baca juga :  Ditunjuk Jadi Plh Bupati, Susila Tetap Koordinasi dengan Bupati Terpilih

Gianyar menetapkan 70 desa/kelurahan wajib menerapkan PPKM Berskala Mikro, dengan pertimbangan 64 desa/kelurahan itu berada di zona oranye/kuning dan merah. Sementara enam desa/kelurahan lainnya memiliki pasar tradisional dan objek wisata, yang juga disyaratkan menerapkan PPKM Berskala Mikro. Selain memakai dana desa, Pemprov Provinsi Bali juga memberi bantuan Rp100 juta untuk masing-masing desa adat di Bali. Rp50 juta untuk penanganan Covid-19 dan Rp50 juta untuk biaya operasional.

“Saya harap baik Satpol PP maupun kepolisian menerapkan sanksi ketat tanpa tumpang tindih. Sebab, sosialisasi dan pemberitahuan saya kira sudah cukup kita lakukan,” lugas Sekda.

Penyelenggaraan upacara juga diminta untuk membatasi krama yang hadir. Cukup pengurus dan pemuput karya saja. Jika masih ada yang melanggar, dia berujar ada konsekuensi hukum dan panitia penyelenggara yang bertanggung jawab. Wijaya yakin penerapan kebijakan itu akan lebih efektif, karena transformasinya lebih cepat serta tidak ada bias informasi ke masyarakat. Keterlibatan pecalang juga diharap mampu menegakkan disiplin penerapan protokol Kesehatan.

“Kita sepantasnya bersyukur karena relawan dan satgas telah terbentuk sejak lama, jadi lebih mudah dalam penerapan PPKM Berskala Mikro. Kita tinggal mengaktifkan kembali, kalau provinsi lain baru mau membentuk,” tandasnya.

Mendukung penerapan PPKM Berskala Mikro, Pemkab berencana menutup wahana permainan anak di alun-alun Gianyar. Terkait penerapannya, Bupati Gianyar menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Edaran agar seluruh desa/kelurahan menerapkan PPKM Berskala Mikro mulai 9-22 Februari 2021. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.