11 Toko di Semarapura Terancam Dikosongkan Paksa

BUPATI Suwirta saat memimpin rapat penataan aset Pemkab Klungkung di Kantor Bupati Klungkung, belum lama ini. Foto: ist

KLUNGKUNG – Belum lama ini, Pemkab Klungkung melakukan pertemuan dengan BPN Klungkung, Kejari Klungkung dan seluruh OPD terkait di Pemkab Klungkung terkait penyelesaian kewajiban 11 penyewa toko di Jalan Diponegoro dan Jalan Nakula, Semarapura.

Dalam rapat dipimpin Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, disampaikan pada tahun 1984 Pemkab punya aset yang tercatat berupa toko yang disewakan kepada masyarakat selama 30 tahun. Perjanjian selesai tahun 2015, dan seharusnya dikembalikan kepada Pemkab.

Bacaan Lainnya

Pada tahun 2016, kata Suwirta, Pemkab melakukan proses hak sewa lanjutan kepada para penyewa. Kemudian secara paralel juga melakukan upaya pensertifikatkan aset tersebut. Sebab, meski tercatat sebagai aset Pemkab, tapi belum ada sertifikatnya.

“Namun, setelah melakukan appraisal (penilaian) terhadap toko, harga appraisal keluar dan mereka para penyewa sebelumnya sudah menyatakan sepakat, tiba-tiba ada gugatan yang terdiri dari 11 penyewa. Nah, setelah berproses, gugatannya dari Pengadilan Negeri (PN) Semarapura sampai tingkat kasasi ditolak,” tegas Suwirta.

Suwirta menambahkan, tujuannya mengundang para penyewa guna memberi ruang bagi mereka bertemu dan mendengar persoalan apa lagi yang menghambat mereka enggan mempanjang sewa. Bagi mereka yang masih punya niat untuk melanjutkan sewa, dia tetap memberi ruang.

Baca juga :  Diduga Alami Kebocoran, KMP Darma Rucitra III Sempat Operasikan Lima Pompa

Namun, jika mereka tidak memberi tanggapan, Suwirta akan memberi ultimatum peringatan sampai tiga kali. Kalau masih saja tidak memberikan kepastian, maka kami akan lakukan upaya paksa dan kosongkan tempat tersebut,” ancamnya.

Selain itu, Suwirta juga mengajak agar para penyewa toko punya iktikad baik dan mau mengikuti aturan yang ada. Langkah-langkah Pemkab ini, sambungnya, sebagai upaya dalam penataan aset agar tertib dan sesuai dengan yang telah berlaku.

Pemkab akan secepatnya mengirim surat peringatan satu kepada seluruh penyewa toko ini. Sementara dengan gugurnya gugatan para penyewa toko, Pemkab juga segera mengajukan permohonan kepada BPN Klungkung untuk melakukan pengukuran dan lanjut pengusulan pensertifikatan dengan HPL.

”Sebenarnya total ada 13 toko. Tetapi, dua orang penyewa sudah paham bahwa itu adalah aset pemerintah daerah, yakni Toko Notina dan Rosiana. Dari perjanjian sewa sebelumnya kan sudah jelas. Memang ada bukti sewa aset selama 30 tahun,” jelasnya, Senin (4/4/2022) di ruang rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.