MANGUPURA – Komunikasi intensif antara semua pihak berkepentingan dalam Pemilu 2024, baik penyelenggara pemilu maupun parpol, menjadi keniscayaan dalam melahirkan pemilu berkualitas. Komunikasi intensif juga dapat menjadi “rem” yang menahan Bawaslu menggunakan kewenangan atas dugaan suatu pelanggaran.
“Bawaslu mengupayakan pencegahan, tidak akan menindak semua pelanggaran. Bisa mencegah secara lisan, tapi tidak bisa (diingatkan) lisan akan secara tertulis,” ucap Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat rapat bersama stakeholder pelaksana Pemilu 2024 di Kuta, Badung, Jumat (9/9/2022).
Dalam rapat bersama KPU Bali dan kabupaten/kota itu, Ariyani berharap peserta Pemilu berjalan sesuai regulasi yang ada. Dengan bertemu tatap muka, dia juga berharap ada output komunikasi dan koordinasi dengan jajaran KPU dan parpol dapat berjalan intens. “Yang menaati aturan itu yang diatur, baik kami sebagai penyelenggara maupun parpol. Kami minta komitmen stakeholder dan penyelenggara untuk sepakat dan komit menjalankan aturan. Jika parpol ada kegiatan, silakan undang kami. Jangan khawatir soal honor, kami pasti siap hadir,” jaminnya dalam kegiatan yang dihadiri jajaran seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Bali itu.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, berkata dalam nada sama. KPU juga akan melaksanakan kegiatan sama dengan kalangan parpol guna meminimalisir gesekan dan miskomunikasi selama tahapan Pemilu 2024. Yang dia syukuri, publik sudah banyak yang tahu Pemilu 2024 dilangsungkan pada 14 Februari yang juga Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Makanya KPU membuat jargon Pemilu Kasih Sayang. “Karena kasih sayang, nanti caleg yang gagal jangan menghancurkan TPS ya,” kelakarnya.
Membincang ada PNS yang terdata masuk Sipol, dia mengucap hal itu perlu perhatian semua pihak. Bahkan staf KPU di Bali juga ada masuk anggota partai di Sipol. Kelakuan asal comot ini disayangkan, karena parpol yang mestinya menyejahterakan rakyat, justru menyengsarakan rakyat. Sebab, PNS yang dicatut dalam Sipol tanpa diketahui, akan merusak karir PNS itu.
Dari data di Bawaslu Bali, sampai 7 September 2022 terdapat 108 aduan masyarakat yang namanya tercantum di Sipol. Rinciannya, di Bawaslu Buleleng ada 91 laporan, Bawaslu Bali (3), Bawaslu Badung (5), Bawaslu Bangli (1), Bawaslu Gianyar (3), dan Bawaslu Karangasem (5).
Kordiv Pengawasan Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra, menambahkan, selama tidak ada tahapan pemilu maka KPU wajib melaksanakan pemutakhiran data. Semua data itu dikoordinasikan ke Dinas Dukcapil, dan harus dipastikan data pemilih sesuai dengan kondisi kekinian. Karena itu hal normal ketika ada pembersihan “data sampah” dan penambahan data baru. “Data yang dipakai adalah yang mendekati kebenaran karena sifatnya dinamis, minimal mengarah lebih baik daripada sebelumnya,” terangnya.
Widy, sapaan akrabnya, menyoroti signifikansi identifikasi difabel yang jumlahnya puluhan ribu di semua wilayah di Bali. Sayangnya, belum semua difabel masuk data pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Berkaca dari pengalaman itu, dia berharap KPU memasukkan pemilih difabel ke daftar pemilih 2024. Konsekuensinya, KPU perlu menyediakan akses sarana dan prasarana difabel.
“Kami akan koordinasi dengan KPU untuk menyediakan akses itu agar kaum difabel dapat menggunakan hak pilih secara baik,” tandasnya. hen
