POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu RI mewaspadai teknologi deepfake yang dibuat dari artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, akan digunakan masif pada Pemilu 2024, terutama di media sosial.
Dengan video hoaks terkait Pemilu hasil olahan deepfake, turbulensi politik sangat mungkin terjadi. Sebagai filter, KPU mengajak publik untuk selalu memverifikasi informasi yang diperoleh dari media sosial ke media arus utama.
Dikutip dari detik.com edisi (21/9/2023), teknologi deepfake dikhawatirkan menjadi sumber hoaks bila disalahgunakan. Masyarakat diajak lebih cerdas dalam memilah informasi.
Ronald Manoach, Tenaga Ahli Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI, mengatakan, deepfake merupakan ancaman luar biasa bagi Bawaslu. Sebab, bisa digunakan untuk disinformasi bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi bisa merusak lembaga pemilu seperti Bawaslu.
“Misalnya membuat video bahwa pemilu kali ini boleh dicoblos oleh anak-anak SD, itu bisa membuat kekacauan di TPS. Ini harus sama-sama kita lakukan pencegahan, makanya literasi digital sangat penting,” ajaknya.
Komisioner Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, yang dimintai tanggapan atas ancaman deepfake, berujar pada prinsipnya penggunaan teknologi tidak boleh merugikan publik. Jika menggunakan aplikasi tersebut ternyata memunculkan informasi yang tidak benar atau hoaks, maka pelakunya bisa dijerat dengan UU ITE.
“Bila itu dipergunakan sebagai bahan kampanye, tentu tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye. Jadi, ya harus harus ditertibkan,” sebutnya, Kamis (28/9/2023).
Hanya, dia mengakui Bawaslu belum memiliki mitigasi ketika memang benar deepfake itu digunakan oleh peserta Pemilu 2024, atau pihak lain yang berkepentingan dengan Pemilu.
Meski begitu, sebagai pencegahan awal, langkah Bawaslu adalah dengan membuat konten di media sosial berkaitan dengan hoaks. “Peristiwa di media sosial harus direspons dengan media sosial juga. Hoaks harus direspon dengan berita yang benar,” sebut Wirka.
Di kesempatan terpisah, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, sepakat bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan memang rentan disalahgunakan untuk hoaks dalam hajatan politik.
Karena itu, di setiap momen sosialisasi atau pertemuan publik, dia sering menyampaikan agar masyarakat selalu memverifikasi setiap informasi pemilu yang diterima. Dia menyarankan untuk mengecek kebenaran informasi di media sosial ke media arus utama atau ke website resmi KPU.
“Media arus utama itu kan ada kode etik jurnalistik, artinya setiap informasi atau berita yang dibuat itu melalui proses yang rigid. Dengan begitu kita dapat data atau info yang benar. Beda dengan media sosial, informasi yang belum jelas atau hoaks sekalipun bisa bebas disebar,” terangnya.
Begitu mendapat informasi di media sosial, sarannya, publik juga jangan langsung reaktif. Setiap berita dicek dan diricek selalu. Teknologi sekarang makin canggih, jadi mesti diimbangi dengan manusia yang lebih canggih menggunakan teknologi,” urainya menandaskan.
Diolah dari pelbagai sumber, deepfake merupakan media sintetis, dan seseorang dalam gambar atau video bisa dimanipulasi sedemikian rupa untuk meniru orang lain. Deepfake memanfaatkan teknik kuat dari machine learning dan AI.
Di Facebook misalnya, ada iklan penjualan obat hipertensi dengan memuat video deepfake dengan memakai wajah dan suara mantan Menteri Kesehatan, Terawan. Atau ada video yang diolah dari foto, seolah-olah foto itu bisa bergerak dan bicara selayaknya rekaman video.
Sebagai contoh, pada 2018, salah satu partai politik Belgia merilis video Donald Trump, ketika itu masih menjabat Presiden Amerika Serikat, sedang minta Pemerintah Belgia untuk tidak lagi ikut dalam Persetujuan Paris terkait iklim dunia. Ironisnya, Trump tidak pernah mengatakan hal demikian. Video Trump ini bukan satu-satunya video deepfake yang digunakan menyebarkan misinformasi tentang tokoh politik. hen
