Warga Samplangan Pertanyakan Dugaan Penyelewengan Dana Hibah 2013

  • Whatsapp
PURA Dalem Samprangan Gianyar. Foto: adi
PURA Dalem Samprangan Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah bantuan Pemkab Gianyar senilai Rp150 juta di Desa Adat Samplangan, Kelurahan Samplangan, dipertanyakan warga. Kasus yang sebelumnya ditangani Dit. Reskrimsus Polda Bali ini terkait pengalihan pembangunan meru dari Pura Dalem Samprangan ke Pura Puseh Desa Adat Samplangan pada 2013 lalu.

Perwakilan warga, Dewa Nyoman Arjana, Rabu (18/11/2020) mengatakan, kasus ini bermula saat Pemkab Gianyar akan memberi bantuan hibah pembangunan meru ke Pura Dalem Samprangan Desa Adat Samplangan. Anehnya, dana itu justru dialihkan ke Pura Puseh desa adat setempat. “Ini pun kami baru tahu, padahal pembangunan meru di Pura Puseh Samplangan itu sudah selesai sekitar 2012,” ungkapnya.

Bacaan Lainnya

Setelah tahu ada kejanggalan ini, warga membuat surat pengaduan ke Polda Bali pada 5 Maret 2020, dan kasus ini langsung diselidiki polisi. Namun, setelah ada laporan warga, dana hibah sebesar Rp150 juta dikembalikan ke kas Pemkab Gianyar sesuai formulir setoran ke BPD Bali pada 23 Juli 2020. “Kasus terjadi 2013, baru sekarang uang itu dikembalikan, itu pun dikembalikan setelah warga melapor,” serunya.

Hanya, sesuai surat Ditreskrimsus Polda Bali tanggal 12 Oktober 2020, polisi menyatakan tidak ditemukan adanya unsur perbuatan tindak pidana korupsi. “Kalau memang tidak ada unsur korupsi, kenapa uang 150 juta itu dikembalikan? Lalu dikemanakan uang seratus juta lebih itu sejak 2013?” keluhnya.

Baca juga :  Bantuan Jamur Tiram Bertahan di Era Pandemi, Perbekel Abang Rencanakan Pemberdayaan Tanaman Upakara

Bendesa Adat Samplangan, I Dewa Made Putra, membenarkan adanya pengalihan hibah dari Pura Dalem Samprangan  ke Pura Puseh Desa Adat Samplangan yang dilakukan prajuru Desa Adat Samplangan yang lama. Namun, dia mengaku kurang paham alasan pengalihan itu. “Yang jelas begitulah kewenangan prajuru lama dalam memutuskan membangun itu, mungkin karena kekurangan biaya juga,” duganya.

Dia tak memungkiri pengalihan hibah itu menyalahi aturan, karena tidak disalurkan sesuai yang tercantum dalam proposal. Di mana diajukan proposal, jelasnya, harus di sana membangun. Meski ada kesepakatan di bawah untuk, nanti tetap disalahkan dinas terkait. Disinggung adanya pengembalian uang Rp150 juta ke BPD Bali pada 23 Juli 2020, Putra mengklaim Desa Adat Samplangan saat ini tidak ada mengembalikan dana sebesar itu. Pengembalian dilakukan Bendesa Adat sebelumnya.  “Itu Bendesa yang lama, desa adat tidak ada mengembalikan, karena dianggap kesalahan prajuru lama,” ulasnya. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.