KARANGASEM – Bupati Karangasem, I Gede Dana, akan mengambil langkah dan mengeluarkan kebijakan menuntaskan sasaran tingkat kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Sejumlah program itu diharap bisa berjalan di tahun 2023, sehingga target zero (nol) persen kemiskinan ekstrem tercapai pada tahun 2024 mendatang. Penegasan itu dilontarkan Bupati Dana, Rabu (28/12/2022).
Dana menguraikan, jika dibandingkan data yang dikeluarkan Kemenko PMK, jumlah sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Karangasem sesuai hasil verivali desa dan kelurahan di desil 1, 2 dan 3 mengalami penurunan sebanyak 6.534 KK. Dari 34.683 KK menjadi 28.149 KK. Untuk data individu juga menurun 27.120 jiwa menjadi 115.463 jiwa dari data awal 142.583 jiwa.
Untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen dengan tenggat tahun 2024 sebagaimana Instruksi Presiden No. 4/2022, Dana mengakui jelas tidak mudah. Butuh sinergi dan kolaborasi dengan seluruh OPD maupun swasta. Dia minta jajarannya mencari tahu penyebab tingkat kemiskinan ekstrem, terutama yang ada di Desil I. Setelah itu baru dilakukan penanganan.
“Yang paling penting apa penyebab utamanya, itu diselesaikan. Sekarang tidak perlu lagi kebanyakan berteori tapi minim aksi,” serunya.
Pandemi Covid-19, sambungnya, juga menyebabkan tingkat kemiskinan naik secara umum. Dia tidak ingin lagi mendengar pemberian bantuan karena ada kedekatan yang menyebabkan kemiskinan tidak pernah menurun. “Jangan karena ada kedekatan, lalu itu-itu saja diberi bantuan. Tapi berikanlah bantuan yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan kita menyelesaikan tingkat kemiskinan ekstrem tercapai,” ajaknya.
Menghapus sasaran tingkat kemiskinan ekstrem, ulasnya, Pemkab Karangasem meluncurkan tiga program strategis penghapusan kemiskinan ekstrem. Program itu dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan program Keluarga Harapan, program sembako, program Indonesia Pintar, BLT desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, dan sejumlah program lainnya. Selain itu, Pemkab berupaya meningkatan pendapatan masyarakat melalui program padat karya, padat karya tunai, kartu prakerja, program vokasi dan pelatihan, peningkatan kapasitas UMKM pendampingan usaha, serta kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Program penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan. Juga infrastruktur sanitasi air minum, pembangunan dan peningkatan sarana transportasi dan pembangunan infrastruktur jalan,” paparnya.
Kepala Bapelitbangda Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, Kamis (29/12/2022) mengakui, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Karangasem. Penurunan diketahui setelah dilakukan validasi dan verifikasi dengan melibatkan perangkat desa. “Karena ternyata ada yang berstatus ASN pun masuk, makanya kami terus lakukan validasi dan verifikasi,” jelasnya.
Terkait rakor penanggulangan kemiskinan, Sutirtayasa berharap ada solusi untuk menyelesaikan tingkat kemiskinan ekstrem. Rakor untuk menyamakan persepsi menyelesaikan sesuai target pemerintah pusat, yakni pada tahun 2024 mendatang. Rakor juga menghadirkan OPD terkait, BPS Karangasem, para ketua forum perbekel kecamatan, ketua forum perbekel kabupaten, jajaran camat, dan bagian Setda Karangasem. “Tahun 2023 minimal sudah ada progres penurunan tingkat kemiskinan ekstrem,” targetnya memungkasi. nad
