POSMERDEKA.COM, MATARAM – Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) akan dilantik Presiden Prabowo menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2024-2029, pada 20 Februari mendatang.
Dengan jargon “NTB Makmur Mendunia”, Iqbal menjanjikan masa depan Provinsi NTB akan jauh lebih baik dari kemarin dan hari ini. Meski banyak yang percaya, tapi ada juga meragukan Iqbal mampu memenuhi janji itu, karena dia banyak berkarir di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta.
Politisi Nasdem, Suharto, menilai sejumlah pekerjaan rumah akan banyak dihadapi Iqbal-Dinda dalam periode pemerintahannya. Menurut anggota Komisi IV DPRD NTB ini, tantangan Iqbal-Dinda berupa kesenjangan ekonomi NTB yang terbilang masih kurang menggembirakan di Indonesia.
Penataan birokrasi Pemprov yang mampu mengambil langkah lebih taktis dari pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor ekonomi, juga menjadi tantangan. “Pak Iqbal harus bisa lebih inovatif membuat pancingan-pancingan kepada para pelaku bisnis atau para investor, agar mereka lebih tertarik menginvestasikan uangnya di NTB selama lima tahun pemerintahannya,” sebut Suharto, Selasa (11/2/2025).
Suharto mendaku bahwa pancingan ke investor untuk berinvestasi ke NTB itu memang sederhana kedengarannya. Hanya, hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab, indikator kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah lokasi kegiatan ekonomi atau perputaran uang masih berbau Jakarta-Sentris atau berpusat di Jakarta.
Suharto menjelaskan, merujuk data ekonomi Indonesia atau Product Domestic Bruto (PDB) pada tahun 2020 angkanya mencapai Rp 15.300 triliun. Sayang, justru 70% dari perputaran ekonomi dari angka itu mayoritas berputar di Jakarta.
Sisanya berputar di kota-kota besar lainnya seperti di Surabaya, Medan dan Semarang. “Untuk Provinsi NTB malah belum terhitung, apalagi hanya segelintir saja beredar di desa-desa. Itu pun di Pulau Jawa, tidak di NTB,” tegasnya.
Suharto mendorong Iqbal-Dinda agar bisa mengambil langkah-langkah nyata, dengan lebih berkonsentrasi pada aktivitas ekonomi di NTB. Tanpa ada aktivitas ekonomi, mustahil peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB, mulai sektor hulu dan hilir, akan bisa terwujud dan bergerak. Dia menyarankan sektor ekonomi yang banyak digarap mulai UMKM, pertanian, perikanan dan kelautan.
Selanjutnya, kata dia, Iqbal-Dinda harus mulai memikirkan membuat regulasi khusus yang memudahkan iklim investasi masuk ke NTB tanpa mengorbankan usaha kecil. Pilihan modal berkelanjutan yang mudah ke sektor UMKM agar mereka bisa naik kelas, harus dipikirkan. “Ini karena saat pandemi Covid-19, sektor UMKM bergerak dalam posisi sangat baik di NTB,” tandas Suharto. rul
