MATARAM – Lembaga Kajian Sosial Politik M-16 memprediksi Pilkada Serentak 2024 di NTB bakal diwarnai fenomena kemunculan vote getter (pendulang suara) dari kalangan milenial dan generasi Z multitalenta.
Kehadiran mereka sejauh ini dipicu meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum muda dan generasi Z, dalam mengawal dan mengawasi kontestasi Pilkada.
“Kalangan milenial dan generasi Z yang multitalenta akan menjadi trendsetter (kiblat baru) dalam mendulang perolehan pundi suara Pilkada NTB lewat konten kreatif dan operasi teritorial lainnya,” ujar Direktur M-16 , Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (24/9/2022).
Menurut dia, terjadi peningkatan partisipasi pemilih di NTB, khususnya dari kalangan pemilih pemula atau milenial dan generasi Z dari total 3.753.096 pemilih di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Ini mencerminkan keberhasilan civic education (pendidikan civic) oleh stakeholder di NTB dalam mempromosikan pendidikan politik yang benar di masyarakat.
Sebagai ilustrasi, dia menuturkan hasil sejumlah survei menunjukkan pemilih pemula/milenial dan generasi Z dengan rentang usia 17 s.d. 37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar pada Pemilu 2024. “Ini artinya posisi tawar milenial dan generasi Z cukup signifikan dalam mempengaruhi persepsi pemilih,” jelas Bambang.
Mengutip data KPU untuk Pemilu 2019, lanjut dia, jumlah pemilih muda mencapai 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35 s.d. 40 persen pemilih muda mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi jumlah perolehan suara para kontestan.
Karena itu tak heran dalam Pilkada Serentak 2024 di NTB, anak muda kreatif banyak terlibat dalam strategi kampanye. Mereka akan menggunakan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sejenisnya dalam mendukung paslonnya.
Dia menguraikan, keterlibatan milenial dan generasi Z di Pilkada NTB akan menjadi tantangan tersendiri bagi vote getter generasi lama. Sebab, generasi lama galibnya masih mengandalkan daya tawar politik patron klien, semata-mata kekuatan status sosial dan citra baik yang dimiliki.
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi 4.0, tentu terjadi pergeseran cara pandang dan persepsi pemilih, yakni mengandalkan vote getter dari sisi ketokohan. “Untuk Pilkada 2024 perlu dikombinasikan dengan memanfaatkan sentuhan teknologi informasi yang akrab dengan kaum milenial dan generasi Z,” lugasnya.
Kekuatan karakter berpolitik milenial dan generasi Z, dalam perspektif Bambang, umumnya lebih mengedepankan faktor moral hazard. Intinya, mereka lebih mempercayai insting “hitam-putih” dalam menilai paslon, tidak semata-mata kepentingan politik atau kepentingan lainnya.
Di sinilah letak pertarungan citra sungguhan antara vote getter milenial/ generasi Z melawan vote getterlama dalam mendapat perolehan suara yang berbeda.
Dari kacamata politik, ungkap dia, Pilkada Serentak di NTB 2024 akan menjadi sejarah baru politik etis kepala daerah dalam memunculkan kepemimpinan demokratis dan egaliter. Hal ini terkait suasana psikologis dan ekspektasi paslon Pilkada 2024 yang berbeda dibanding era sebelumnya.
Memang, Pilkada Serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya. Hanya, secara politik, ada hal yang berbeda yakni hadirnya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB.
“Keberadaan Plt/penjabat yang menggantikan sejumlah kepala daerah di NTB yang purnatugas, menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan transparan,” ucap Bambang.
Terkait politik etis, Plt/penjabat kepala daerah dinilai ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral agar legitimasi politiknya tidak tercederai. Kebijakan politik etis para Plt/penjabat yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatkan birokrat yang right man on the right place. “Itu merupakan harapan publik agar Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor,” pungkasnya. rul
