DENPASAR – Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan penjelasan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2023 di hadapan rapat paripurna DPRD Bali, Senin (26/9/2022).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, Gubernur mengklaim secara umum pelaksanaan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”, selama empat tahun terakhir berjalan baik.
Program unggulan daerah dan fokus penataan alam, krama, dan budaya Bali, secara umum dapat berjalan sesuai arah kebijakan. “Namun, saya mengakui ada beberapa program belum berjalan optimal karena berbagai hambatan. Terutama akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia,” sebutnya.
Semakin membaiknya kondisi pandemi dan tingginya vaksinasi di Bali, disebut mampu kembali menjadikan Bali sebagai destinasi wisata nyaman, aman, dan kondusif untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Hal secara langsung berdampak pada pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali.
Pada tahun 2020, perekonomian Bali terpuruk ditandai dengan pertumbuhan negatif (kontraksi) sedalam -9,31%; tahun 2021 masih dengan (kontraksi) sedalam -2,47%. “Tahun 2022 pada triwulan I, pertumbuhan mulai positif sebesar 1,46%; dan pada triwulan II dengan pertumbuhan positif sebesar 3,04%,” terangnya.
Bangkitnya Bali juga ditunjukkan dengan pencapaian indikator makro pembangunan yang gemilang. Tingkat kemiskinan 4,57%, (data BPS Maret 2022), menurun dibandingkan tahun 2021 yang 4,72%; terendah ke-4, di bawah rata-rata nasional 9,54%.
Tingkat pengangguran sebesar 4,84%, (data BPS Februari 2022), menurun dibandingkan 2021 yang 5,37; di bawah rata-rata nasional yang sebesar 5,83%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,69; yang selalu naik setiap tahun, jauh di atas rata-rata national sebesar 72,29 (data BPS, 2021).
Dengan membaiknya kondisi perekonomian Bali, semakin menumbuhkan optimisme pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023. Target-target makro pembangunan Bali disusun lebih optimis tapi tetap realistis. Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan mencapai 5%, tingkat kemiskinan ditargetkan 4%, serta tingkat pengangguran ditargetkan 2,75%.
Gambaran umum RAPBD 2023, jelasnya, Pendapatan Daerah direncanakan Rp5,7 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp4,2 triliun lebih, yang meliputi Pajak Daerah Rp2,8 triliun lebih; Retribusi Daerah Rp88 miliar lebih; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp810 miliar lebih; dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp533 miliar.
Pendapatan Transfer, sambungnya, direncanakan Rp1,3 triliun lebih dari Transfer Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan Rp105 miliar lebih, yang merupakan Pendapatan Hibah. Belanja Daerah, direncanakan Rp5,6 triliun lebih, terdiri dari Belanja Operasi Rp3,4 triliun lebih.
Belanja Tidak Terduga direncanakan Rp50 miliar, Belanja Transfer Rp1,4 triliun lebih meliputi Belanja Bagi Hasil Rp1,1 triliun lebih; dan Belanja Bantuan Keuangan Rp298 miliar lebih.
RAPBD 2023 direncanakan surplus sebesar Rp110 miliar lebih atau 1,93%. Ini akan digunakan untuk menutupi Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah 2023 direncanakan Rp226 miliar lebih, yang bersumber dari Silpa 2022.
Pengeluaran pembiayaan daerah, terangnya, direncanakan Rp 337 Miliar lebih, untuk pembentukan dana cadangan Rp150 miliar, dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp187 miliar lebih.
“Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, demikian pengantar saya terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Saya berharap segenap anggota Dewan yang terhormat, agar Raperda ini dibahas sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama,” tandas Koster. hen
