DALAM kancah politik di Indonesia, ada dua benda “sakral” yang jika dicolek bisa melahirkan konflik, yakni bendera dan baliho caleg/partai politik. Gegara ada penurunan atribut dan baliho partai oleh Satpol PP Provinsi Bali, termasuk atribut PDIP dan terutama baliho Ganjar-Mahfud di daerah Batubulan, Gianyar yang akan dikunjungi Presiden Jokowi, tensi politik lokal Bali mendadak meningkat, Selasa (31/10/2023). Saking sensitifnya keadaan gegara berita media online dan postingan di media sosial, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, bersama Kapolda Bali dan Pangdam IX/Udayana mesti membuat klarifikasi. Bahkan Pj. Gubernur mesti membuat klarifikasi sampai dua kali.
Membincang baliho politik, bukan sekadar alat peraga, juga bisa dimaknai sebagai simbol penguasaan wilayah oleh sosok atau kelompok tertentu. Makin banyak baliho terpasang, makin besar impresi berkuasanya. Selain menandakan kekuatan massa, baliho juga menyiratkan kekuatan ekonomi. Bayangkan saja berapa harga satu baliho, kalikan sekian titik. Belum lagi ongkos pasang yang sampai Rp500 ribu per titik.
Memasang baliho tidak bisa sembarangan, minimal seizin pemilik jika itu lahan pribadi. Ketika ada orang memasang bendera atau baliho berbeda dengan mayoritas di lingkungannya, bisa jadi dia dicap pembangkang atau malah berani menantang kelompok besar. Sekurang-kurangnya dipandang berani melawan arus sebelum, saat, dan usai pemungutan suara. Jadi, dari baliho saja kita bisa menafsirkan sejumlah hal.
Dalam kisah Bharatayuda, kereta Arjuna berisi kober (bendera) dengan gambar Hanoman. Meski Hanoman hanya hadir dalam simbol di bendera, Arjuna jadi percaya diri akan memenangkan perang. Kondisi mirip terjadi pada kader PDIP di Gianyar yang memasang bendera partai dan baliho Ganjar-Mahfud. Mereka memposisikan baliho itu sebagai identitas dan bagian dari diri. Konsekuensinya, apa pun yang terjadi pada baliho berarti hal sama menimpa mereka. Mencopoti baliho mudah ditafsirkan sebagai menantang PDIP.
Konflik sebagai buntut penurunan baliho dan atribut partai kemarin bisa dimaknai sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, daya dobrak media sosial dan media online (yang dominan cepat tapi kurang akurat) sangat kuat mengaduk-aduk emosi serta opini publik. Atas satu fakta yang sama, masing-masing individu bisa berbeda memberi penilaian dan kesimpulan. Meski opininya berbeda, cara memandang persoalan di suatu lingkungan bisa jadi sama. Sebab, pertukaran informasi dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap satu persoalan (Iswandi Syahputra, 2018).
Misalnya, bagi kader PDIP dan simpatisannya, apa pun alasannya, penurunan baliho Ganjar-Mahfud adalah sesuatu yang salah. Sementara bagi pihak luar atau tidak ada kesamaan kepentingan, penurunan baliho Ganjar-Mahfud akan dipandang berbeda. Ada yang setuju dengan alasan estetika, ada yang netral, ada pula yang menentang dengan argumen masing-masing.
Kedua, rendahnya literasi warga kita. Ketika mendapat asupan informasi kontroversial, alih-alih mencari pembanding atau versi lebih jelas, warga kita langsung ikut menyebarkan di media sosial. Bila perlu dibumbui narasi seram agar memantik minat orang meng “klik”. Di media online, ini yang disebut klik bait alias judul saja heboh untuk memancing “klik” orang meski kontennya biasa-biasa saja.
Cukup banyak pihak menuding Pemprov Bali arogan karena merapikan baliho dan atribut partai, dipicu informasi awal bahwa “hanya” baliho Ganjar-Mahfud yang dicopoti. Meski faktanya tidak demikian, tapi alam bawah sadar penerima informasi langsung merespons bahwa itu karena Presiden Jokowi yang anaknya, Gibran, menjadi cawapres Prabowo, tidak suka melihat baliho Ganjar-Mahfud. Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Dharmadi, sebagai eksekutor lapangan untuk penertiban baliho, menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kegaduhan baliho Ganjar-Mahfud ini.
Ketiga, secara samar-samar ada yang menggiring asosiasi bahwa Pj. Gubernur “tidak netral”. Berhubung Pj. Gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, secara halus dia diposisikan sebagai musuh bersama di Bali. Dalih yang dipakai adalah PDIP “dizalimi” oleh Presiden Jokowi dengan menggunakan tangan dan kewenangan Pj. Gubernur. Semoga ini tidak benar, karena jika benar demikian bisa dikatakan oknum PDIP memilih lawan yang tidak tepat, tidak layak, dan tidak perlu.
Ada tiga alasan kenapa Pj. Gubernur tidak tepat dijadikan lawan. Pertama, dia polisi karir yang akan pensiun pada tahun 2024. Jadi, tidak ada beban apa-apa untuk bekerja tegak lurus sesuai instruksi Presiden. Kedua, Pj. Gubernur hanya bisa dicopot oleh Presiden Jokowi, yang saat ini diposisikan sebagai lawan PDIP. Seburuk apa pun menarasikan Pj. Gubernur, selama Jokowi masih suka, tidak akan berpengaruh juga. Ketiga, menimbang rekam jejak Pj. Gubernur lama penyidik di reserse, bukan mustahil kolega dan juniornya di Polri tidak terima dan balas merespons dengan menggunakan instrumen hukum kepada pihak yang dianggap menantang seniornya itu. Bagaimana pimpinan KPK gantian ditersangkakan Kabareskrim Komjen Budi Waseso setelah KPK mentersangkakan Komjen Budi Gunawan, senior Budi Waseso, bisa dipakai rujukan.
Terlepas efek buruknya, sosiolog Lewis Coser menilai konflik juga memiliki sisi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkan. Misalnya dalam polemik baliho, konflik membuat batasan di antara dua kelompok dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan, sehingga menciptakan identitas kelompok dalam sistem. Artinya, jika hari ini di PDIP di Bali ada sejumlah faksi, mereka bisa disatukan setelah ada insiden penurunan baliho. Setidaknya untuk sementara.
Sebagai penutup, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, gencar menggaungkan mengurangi penggunaan alat peraga kampanye seperti baliho atau spanduk sejak 2020. Meminimalisir potensi konflik dan mengusik estetika jadi pijakannya, selain untuk lebih menggencarkan kampanye lewat teknologi informasi. Kini, apa yang dicemaskan Lidartawan terbukti, karena baliho jadi pemantik konflik simbolik pemerintah dengan warganya sendiri. Gus Hendra
