DENPASAR – Kerja keras jajaran KPU se-Bali memutakhirkan data pemilih berkorelasi dengan naik tajamnya jumlah pemilih. Sampai dengan September 2022, jumlah pemilih di Bali sebanyak 3.120.035 orang, naik signifikan sekira 95 ribu lebih dibanding Agustus 2022 yang hanya 3.024.914 orang. Data tersebut diungkapkan anggota KPU Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, saat temu media dan stakeholder terkait persiapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024, Senin (3/10/2022).
Adanya kenaikan signifikan data pemilih, kata Ngurah, karena pada periode Juli dan Agustus lalu jajaran KPU memutakhirkan data pemilih di sembilan kabupaten/kota, 57 kecamatan, dan di 716 desa/kelurahan. Rencananya KPU akan membuat total 9.917 TPS di seluruh Bali. Hanya, angka itu besar kemungkinan membengkak lagi.
“Angka itu belum final, karena masih ada enam kabupaten masih memakai pola maksimal 500 pemilih di satu TPS, padahal maksimal 300 pemilih. Jadi, ya, ada potensi TPS bertambah,” terangnya yang duduk bersama jajaran komisioner KPU Bali lainnya.
Ngurah berharap dukungan semua pihak untuk membuat daftar pemilih valid dan berkualitas. Tujuannya agar hak administrasi warga negara tidak hilang, meski kewenangan soal administrasi kependudukan ada di Dinas Dukcapil. Karena itu KPU menarget tidak ada beda antara data KPU dan Dukcapil.
“Data pemilih ini mungkin dianggap kurang seksi isunya, masyarakat lebih senang soal kampanye (kandidat). Yang pasti KPU akan menjaga kerahasiaan data pribadi yang kami peroleh,” jaminnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, berujar institusinya akan lebih sering temu bareng media dan stakeholder untuk diseminasi data Pemilu 2024. Dia menyebut saat ini tahapan verifikasi administrasi dan pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 sedang berjalan. Soal partai mana yang dinyatakan lolos, Lidartawan menegaskan semua itu keputusan di KPU RI.
“Kita tunggu 14 Desember nanti yang sudah lolos PT (parliamentary threshold). Yang memutuskan itu KPU RI, kami di daerah hanya membantu urusan teknis,” paparnya.
Lidartawan menguraikan, sampai saat ini ada ratusan aduan masyarakat yang identitasnya dicomot untuk dimasukkan ke Sipol. KPU terus memproses itu lewat Helpdesk dan dikirim ke parpol yang memuat ke Sipol, karena yang berhak mencoret adalah parpol yang mendaftarkan. Jika tidak dilakukan, KPU RI yang akan menghapus nanti.
Mencegah ada yang dirugikan gegara dicatut di Sipol, Lidartawan menyebut terus berkoordinasi dengan para sekda, dan pimpinan TNI/Polri. Jika ada yang merasa dicomot KTP-nya, disilakan melapor. Untuk itu perlu peran aktif masyarakat, karena setelah 14 Desember jika tidak ada klarifikasi maka akan dianggap beneran masuk parpol.
“Dulu ada kasus ASN yang karirnya terhambat karena dimasukkan anggota parpol di Sipol. Makanya kami imbau masyarakat cek sampai 14 Desember 2022, karena meski sekarang sudah dihapus, bisa jadi KTP mereka dipakai lagi oleh parpol,” sarannya.
Karena tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, Lidartawan kembali menyuarakan KPU butuh tenagaadhoc sebagai penyelenggara. Dia mengakui minat orang di Bali jadi penyelenggara pemilu tidak begitu besar jika dibandingkan di daerah Sumatera misalnya. Kemungkinan karena masih ada imaji jadi penyelenggara itu susah.
“Ayo yang berusia 17 sampai 55 tahun jadi penyelenggara untuk Pemilu 2024. Yang penting tidak dua periode (jadi penyelenggara sebelumnya), karena ini 40 persen sudah dua periode. Kami tidak perlu tambahan waktu untuk rekrutmen. Jika peminat tidak terpenuhi, kami koordinasi dengan lembaga pendidikan, sekaa teruna dan karang taruna,” tegasnya. hen
