BULELENG – Upaya penanggulangan inflasi terus dilakukan pemerintah melalui pemberian berbagai bantuan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya dengan penyerahan bantuan sembako kepada ratusan pelaku Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) di Buleleng dari Pemprov Bali, Rabu (2/11/2022) di Gedung Laksmi Graha Singaraja.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Bali, Wayan Ekadina; membuka kegiatan sekaligus menyerahkan secara simbolis kepada pelaku UKM di Buleleng. Ekadina didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng, Ni Made Rousmini.
Ada 125 paket bantuan yang diserahkan, terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, garam lokal 2 kg dan 1 bungkus sudang lepet. Upaya pemberian bantuan ini juga untuk bisa memberikan multiplier effect (efek berganda), karena bahan pokok yang diberikan berasal dari koperasi.
Ekadina menjelaskan, pemberian bantuan paket sembako kepada 125 pelaku UKM ini dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga guna menekan inflasi di Buleleng. Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dapat diberikan sepanjang produknya menarik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal awal.
Dari segi pemasaran, pemerintah juga akan membantu dengan pembinaan dan pengkurasian produk, sehingga memiliki kualitas terbaik di satu tempat yakni Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
“Dengan upaya ini, terbukti kami di Bali sudah menurunkan tingkat inflasi di sektor pangan sebesar 4,94 persen pada bulan Juli, dan hingga saat ini mencapai 4,69 persen. Semoga dengan hasil baik ini, UMKM kami bisa naik kelas dan go public,” kata Ekadina.
Salah seorang pelaku UKM dengan usaha dodol di Desa Penglatan, Komang Aryani, mengaku sangat bersyukur dengan bantuan yang diterima. Bantuan ini setidaknya dapat meringankan dalam kehidupan sehari-hari.
Aryani mendaku inflasi sangat berpengaruh dalam hal jumlah produksi, karena harga bahan baku naik serta omset yang didapat kurang maksimal. Dia ingin mengikuti program bantuan modal usaha dari pemerintah agar dapat mendukung produktivitas usahanya. “Untuk sekarang ini kami masih tetap mempekerjakan pekerja, hanya pembagian upah yang kami kurangi,” pungkas Aryani.
Untuk diketahui, syarat dalam pengajuan bantuan bagi pelaku UKM yakni harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya para pelaku UKM mendaftarkan diri di sistem informasi tunggal di Kementerian Koperasi dan UKM RI. rik
