HARI Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah sebagai hari kemenangan bagi umat Islam sudah sepekan berlalu. Namun, kemenangan bagi warga Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng baru hadir pada Selasa (18/5/2021). Jika Idul Fitri adalah kemenangan atas menahan hawa nafsu, maka penyerahan sertifikat hak milik tanah oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, menjadi kemenangan atas kesabaran puluhan tahun warga menanti legalitas atas lahan yang ditempati sejak tahun 1923 tersebut. Sebagai bonus, 800 sertifikat warga itu semuanya gratis, karena dibiayai penuh dari APBN.
Melihat dari kompleksitas masalah, penyelesaian sengkarut lahan di Sumberklampok ini memiliki nilai politis cukup tinggi. Perjuangan ratusan KK yang menempati lahan negara itu begitu panjang, itulah soalnya. Bayangkan, mereka berjuang sejak tahun 1960 dan baru 2021 memegang sertifikat di tangannya. Itu berarti sekian Gubernur Bali berlalu, tapi baru ketika Koster menjabat masalahnya dapat bermuara happy ending. Pada saat yang sama, karena lumayan alotnya perjalanan status lahan itu pula, Koster sekaligus dapat momentum untuk memperlihatkan dia mampu berdialog secara egaliter demi menggapai solusi atas kesulitan rakyatnya.
Dari sudut lain, pasang-surut gelombang masalah Sumberklampok yang “mampu berakhir dengan damai” ini bisa dimaknai sebagai keberhasilan Koster dalam membuka ruang diskursif. Sebab, menurut filsuf Jurgen Habermas, terkuncinya ruang diskursif bisa mengakibatkan kekesalan, frustasi, dan bentuk kekerasan selama perlawanan politik. Selain itu, meminjam teori Simon Fisher, masalah lahan ini termasuk dalam konflik laten, yakni suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi, dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Jadi, tanpa harus mengglorifikasi, tidak sulit rasanya sepakat bahwa ini merupakan warisan terbaik Koster (saat ini) dalam menangani konflik laten di Bali.
Dari penyelesaian lahan Sumberklampok ini, sekurangnya ada tiga hal yang terlihat menonjol. Pertama, Koster mampu bekerja dengan prinsip Pegadaian, yakni “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Warga mendapat legalitas atas lahan negara yang ditempati turun-temurun, tentunya atas kemurahan hati negara, di sisi lain pemerintah tidak perlu “tersandera” masalah ini di kemudian hari.
Kedua, menunjukkan kejelian Koster mengorkestrasi para birokrat dan pembantunya di Pemprov Bali dalam membuat skala prioritas penanganan masalah yang terlihat kecil di permukaan, tapi berpotensi menjadi bom waktu. Sebab, galib terjadi di banyak tempat, masalah sengketa lahan mudah tersulut dan bertransformasi menjadi konflik vertikal antara rakyat versus aparat, dan konflik horizontal antara rakyat dengan rakyat. Memang, anjloknya ekonomi Bali masih jauh dari selesai. Namun, jika paham struktur kewenangan, kebijakan penanganan ekonomi Bali sebagian besar terpusat, dan solusinya juga (semoga) hanya masalah waktu untuk dieksekusi.
Ketiga, dan ini yang terpenting, tampak ada perbaikan pola komunikasi Koster kepada masyarakatnya. Sebelumnya Koster sebagai komunikator tercatat “kurang memperhatikan detail kecil” dalam komunikasi publiknya, sehingga acapkali terjadi jurang pemaknaan yang lebar di benak publik sebagai komunikan. Dari lunasnya utang menahun kasus Sumberklampok ini, publik layak berharap pola kerja Koster yang egaliter, diskursif dan solutif ini tetap terjaga dalam setiap kebijakannya. Bila perlu, penyelesaian konflik tanpa harus berisik ini menjadi role model bagaimana cara berkomunikasi dan menyelesaikan setiap masalah yang jadi sorotan publik.
Masih terkait strategi komunikasi publik, sebagai catatan, seorang manusia yang menjadi pemimpin tidak harus sempurna, apalagi selalu dicitrakan heroik di media. Bahkan Superman sebagai tokoh fiksi pun tak sempurna sebagai sosok pahlawan di dunia. Justru kian sempurna diimajikan, kian bernafsu orang mencari ketidak-sempurnaan pemimpin itu. Yang utama adalah slogan bekerja fokus, lurus, dan tulus sebagaimana acapkali Koster gaungkan itu, seyogianya tidak boleh kendor. Dan, sebagai penutup, semua pemimpin rasanya layak merenungkan dan mempedomani pepatah kuno Belanda, leiden is lijden yang secara harfiah berarti memimpin itu (harus berani) menderita. Gus Hendra
