POSMERDEKA.COM, MATARAM – Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, mengaku tidak sependapat dengan kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), terkait siswa yang bermasalah dikirim ke barak militer untuk mendapat pendidikan karakter.
Wakil Wali Kota Mataram ini menilai ide memasukkan siswa bermasalah ke barak militer justru perlu ada kajian mendalam. “Kalau untuk mengembalikan mental siswa nakal itu, baiknya lebih condong pada optimalisasi pesantren guna memperbaiki karakter murid bermasalah. Untuk barak militer saya belum melihat ke arah sana, dan itu hanya di Jabar saja, tapi belum di Kota Mataram,” tegasnya, Kamis (8/5/2025).
Dalam pandangannya, untuk penanganan secara khusus siswa yang nakal, banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka menggembleng mental siswa itu. “Kalau saya, karena saya lahir di pondok pesantren, maka gemblengan yang pas ya di lingkungan sekolah yang agamis,” katanya.
Dia mengklaim mendidik dengan mengedepankan pendekatan agama akan jauh lebih baik. Sebab, pendidikan agama akan menyentuh batin murid tersebut. Di ponpes, sambungnya, bukan hanya moral yang akan diperbaiki. Juga ada pendidikan karakter lewat pesantren yang dirasa jauh lebih bermanfaat, baik bagi murid maupun orang tua mereka.
Pengiriman murid bermasalah ke barak militer, imbuhnya, merupakan bentuk kekhawatiran atas maraknya tindakan anarkis yang terjadi, yang banyak dilakukan siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Karena itu, dia berpendapat semua opsi ada positif dan negatifnya.
Tapi dalam hal mengirim murid bermasalah ke barak militer, bergantung kearifan lokalnya saja nanti. “Saya lebih cenderung ke sentuhan spiritual yang menyentuh batin dan hati mereka seperti di ponpes, mereka bisa menginap di sana,” tandasnya. rul
