MATARAM – Berkat keberpihakan Presiden Jokowi, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika bisa terwujud sekarang, dan membantu menyejahterakan masyarakat Bumi Gora. Apresiasi atas keberpihakan itu disampaikan anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, Rachmat Hidayat.
“Akan menjadi kufur nikmat bagi kami, masyarakat NTB, jika tidak bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang mewujudkan pembangunan Mandalika,” ucapnya, Kamis (17/2/2022).
Dia berujar, seluruh masyarakat NTB tahu bagaimana lebih dari tiga dekade pembangunan kawasan Mandalika jalan di tempat. Baru ketika Jokowi mulai memimpin Indonesia pada 2014, komitmen pembangunan Mandalika benar-benar diwujudkan. Rachmat mengklaim Jokowi sejak awal menegaskan Mandalika akan jadi prioritas ditangani pemerintah pusat. Komitmen itu diikuti menggelontorkan anggaran APBN lebih dari Rp4 triliun untuk membangun infrastruktur penunjang Mandalika.
Jokowi juga berkali-kali datang mengecek progres pembangunan Mandalika, bahkan bermalam di sana sembari memberi direktif kepada para menteri dan jajarannya. “Tanpa keberpihakan dari Presiden Jokowi, mustahil pembangunan Mandalika bisa seperti sekarang,” ucap Rachmat.
Bagi masyarakat NTB, apa yang tersaji di Mandalika kini, adalah berkah yang sungguh luar biasa. Karena itu, lanjut Rachmat, menjadi hal sangat menyesatkan publik ketika muncul tokoh di NTB yang berupaya menggiring opini pembangunan Mandalika adalah andil besar dia dan kelompoknya. Menurut Rachmat, Presiden Jokowi adalah satu-satunya yang berhak untuk itu berkat kontribusi dan seluruh keberpihakannya.
Jokowi membangun Mandalika, terangnya, adalah wujud nyata komitmen menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di Indonesia. Jadi, tidak hanya di Jawa saja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di tiap wilayah.
“Presiden Jokowi tahu persis, tanpa pemerataan akan terjadi ketimpangan. Baik itu ketimpangan kaya dan miskin atau juga ketimpangan antarwilayah yang akan menyebabkan ketidakadilan,” urai anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas seperti NTB, sambungnya, kebijakan pembangunan Indonesia Sentris merupakan berkah. Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran pembangunan daerah, niscaya tak akan mampu. Tahun lalu saja Pemprov NTB harus berutang Rp750 miliar, suatu kondisi yang belum pernah terjadi pada periode-periode kepemimpinan sebelumnya.
Pengembalian pinjaman itu kini harus mulai dicicil sedikitnya Rp150 miliar setiap tahun dengan pemotongan Dana Alokasi Umum. Pengembalian utang akan berlangsung selama delapan tahun. Pada saat yang sama, sedikitnya Rp229 miliar proyek tak bisa dibayarkan meski tuntas dikerjakan kontraktor. “Hal ini menunjukkan bagaimana keterbatasan keuangan Pemprov NTB,” lugasnya.
Kini, dari sekali event MotoGP saja, NTB bisa memperoleh keuntungan ekonomi mencapai Rp500 miliar. Untuk tahap pertama, Lombok akan menjadi tuan rumah MotoGP selama 10 tahun sampai 2032. Jelas itu dapat menggairahkan ekonomi lokal, pula lapangan kerja.
Paling tidak kini tersedia 11.000 lapangan kerja di Mandalika, dan masih akan terus bertambah. Jika pengembangan kawasan Mandalika tuntas, lokasi ini dapat membuka lapangan kerja bagi sedikitnya 300 ribu orang. “Khusus kawasan ini saja, ditarget mendatangkan tak kurang dari dua juta wisatawan mancanegara dalam setahun,” pungkasnya. rul
