Silaturahmi dengan Pimpinan DPRD NTB, Kejati Siap Proses Dugaan Korupsi Wabup KLU

KETUA DPRD NTB, Isvie Rupaeda (kanan), saat menerima kunjungan Kajati NTB yang baru, Sungarpin, di ruang kerjanya, Senin (14/3/2022). Foto: ist

MATARAM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Sungarpin, bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan DPRD NTB, Senin (14/3/2022). Mantan Wakajati Jawa Barat (Jabar) itu berjanji menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang masih tertunggak di NTB.

Salah satunya yang melibatkan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Danny Karter Febrianto (DKF), yang ditetapkan tersangka dalam proyek pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD KLU pada tahun anggaran 2019.

Bacaan Lainnya

Sungarpin menegaskan akan mempelajari teliti berkas perkara kasus dugaan korupsi tersebut Dalam penanganannya, dia dibantu Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) baru dan Wakil Kajati baru, Eben Saribanon. “Kami pelajari dan teliti perkaranya, termasuk perkembangan kasus itu,” janjinya usai audiensi dengan pimpinan DPRD NTB.

Menurut dia, lazimnya dalam penanganan kasus apapun, apalagi menyangkut dugaan tindak pidana korupsi, seharusnya tidak boleh perkara terlalu lama mengendap.

Memang ada prosedur operasi standar, tapi tidak mengikat dengan ketentuan waktu tertentu. “Intinya, sejauh mana perkara itu, kan ada Ibu Wakajati dan Aspidsus yang baru akan membantu untuk menindaklanjuti,” tegas Sungarpin.

Seperti diwartakan sebelumnya, Wabup KLU yang juga Ketua DPC Gerindra ditetapkan sebagai tersangka pada 23 September 2021 lalu.

Baca juga :  Pedagang Diminta Tak Manfaatkan Situasi Mainkan Harga

Danny dalam proyek ini berperan sebagai konsultan pengawas dari CV Indo Mulya Consultant. Dia diduga memuluskan kedua proyek bermasalah itu, sehingga proyek dibayar lunas dengan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,75 miliar.

Selain Danny, Kejati NTB turut menetapkan empat tersangka lain, yakni mantan Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek HZ, kuasa Direktur PT Batara Guru, MF dan Direktur CV Indo Mulya Consultant.

Hingga saat ini, penetapan Danny sebagai tersangka masih misteri, karena belum dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh penyidik Kejati NTB.

Pejabat Sementara Kasi Penkum Kejati NTB, Supriadin, menambahkan, hingga saat ini pemeriksaan terhadap tersangka Danny Karter Febrianto belum terjadwal. Ini berbeda dengan para tersangka lainnya yang sudah diperiksa.

Untuk diketahui, proyek yang menyeret Wakil Bupati Lombok Utara yaitu penambahan ruang IGD dan ICU oleh PT Batara Guru Group ini dikerjakan dengan nilai Rp5,1 miliar. Dugaan korupsinya muncul usai pemerintah memutus kontrak proyeknya di tengah progres pengerjaan.

Selanjutnya, untuk kasus dugaan korupsi pada proyek penambahan ruang operasi dan ICU oleh PT Apro Megatama dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6,4 miliar, ditetapkan empat tersangka.

Mereka adalah mantan Direktur RSUD KLU, SH; pejabat pembuat komitmen, EB; kuasa Direktur PT Apro Megatama, DT; dan Direktur CV Cipta Pandu Utama, DD. Mantan Direktur (RSUD) menjadi tersangka dalam dua proyek.

Baca juga :  Masyarakat Komponen Terpenting Kawal Proses Demokrasi

Dalam kasus ini, dugaan korupsinya muncul karena pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda. Hal itu mengakibatkan kerugian negara berdasarkan hasil audit senilai Rp742,75 juta.

Danny Karter Febrianto yang dihubungi untuk dimintai tanggapan, enggan menanggapi. Pertanyaan seputar apakah sejak ditetapkan sebagai tersangka belum ada pemanggilan klarifikasi dari Kejati NTB, tidak ditanggapi. rul

Pos terkait