POSMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan akan membentuk organisasi baru yang menjadi induk cabang olahraga tenis meja sebagai solusi terhadap dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).
“Nanti akan dibikin organisasi (cabang olahraga tenis meja) baru, yang sudah disetujui kedua pihak federasi,” kata Dito Ariotedjo dalam konferensi pers peresmian Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) di Jakarta, Jumat (18/10/2024).
Kepengurusan PTMSI terpecah menjadi dua kubu yang terbagi dua versi kepengurusan yaitu federasi yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar PTMSI, Peter Layardi Lay, dengan federasi yang dinakhodai Ketua Umum Pengurus Pusat PTMSI, Komjen Pol (Purn) Oegroseno.
Persoalan dualisme kepengurusan itu sudah berlangsung kurang lebih selama 10 tahun terakhir yang menghambat kemajuan olahraga tenis meja di Indonesia.
Dito mengatakan, masing-masing pimpinan federasi telah menemuinya untuk membahas masalah tersebut dan diatasi dengan membentuk federasi baru. Kedua pimpinan federasi, kata dia, juga berkomitmen untuk adanya federasi baru.
“Nantinya dalam pembentukannya, kita mengedepankan stakeholders, bagaimana klub-klub itu kita libatkan dan juga seluruh potensi di daerah,” ujar Dito, yang dilansir posmerdeka.com, dari antaranews.com.
Dito menambahkan, dengan solusi tersebut maka persoalan dualisme kepengurusan dapat teratasi untuk keberlanjutan pengelolaan cabang olahraga tenis meja di Indonesia. “Insyaallah, persoalan tidak sampai ke proses arbitrasi atau sengketa (lebih lanjut),” pungkasnya.
Sebelumnya, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengeluarkan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) dari keanggotaan KOI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Jakarta.
“Dengan berat hati tadi sudah kami putuskan dan disetujui bersama oleh anggota terkait pemberhentian atau pemecatan PP PTMSI dari keanggotaan KOI,” kata Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari usai acara Rapat Anggota dan KLB KOI 2024 di Jakarta
Keputusan itu mempertimbangkan adanya pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta tidak terbatas terhadap tindakan yang melanggar prinsip nilai Olympism dan Gerakan Olimpiade.
Hal itu merujuk pernyataan Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno di media daring yang mendiskreditkan dan bertendensi fitnah terhadap lembaga serta institusi olahraga yang dinilai bertentangan dengan AD/ART dan Piagam Olimpiade (Olympic Charter). Oegroseno sempat melayangkan pembelaan atas persoalan tersebut namun ditolak oleh peserta kongres.
Usai keputusan tersebut, Oktohari kembali mengingatkan kepada semua anggota dan pengurus cabang olahraga untuk tetap patuh dan taat pada prinsip-prinsip tata kelola yang telah diatur dalam Piagam Olimpiade.
Selain pemberhentian PP PTMSI dari keanggotaan, KLB tersebut juga menghasilkan beberapa keputusan penting lain seperti penyelesaian nomenklatur dalam AD dan ART untuk nama-nama komisi. “Ada enam komisi akan berubah nama, dua komisi lainnya tetap, satu komisi dihapuskan dan satu komisi tambahan,” katanya.
Selain itu, KOI juga menerima anggota baru yaitu Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PB Percatami), serta penetapan dua olimpyan Greysia Polii dari cabang bulu tangkis dan Akbar Nasution dari cabang renang sebagai Komite Eksekutif dari perwakilan atlet. yes
