Sidak Prokes Kedepankan Sanksi Pembinaan, Sosialisasi di Desa Terus Dilakukan

  • Whatsapp
KEPALA Satpol PP Buleleng, Putu Artawan. Foto: ist
KEPALA Satpol PP Buleleng, Putu Artawan. Foto: ist

BULELENG – Penegakan kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) sebagai upaya mencegah penyebaran virus Corona terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng melalui sidak. Dalam penerapannya lebih banyak mengedepankan sanksi pembinaan terhadap pelanggar dibandingkan sanksi denda.

Dari data yang diperoleh, sejauh ini jumlah sanksi yang dikeluarkan oleh Satpol PP Buleleng berjumlah 2.594. Sebanyak 65 persen mendapatkan sanksi pembinaan dan surat pernyataan, serta 35 persen dikenakan sanksi denda langsung.

Bacaan Lainnya

Kepala Satpol PP Buleleng, Putu Artawan mengatakan, sidak prokes masih terus berjalan hingga ke tingkat kecamatan. Secara umum, masyarakat sudah mematuhi, tapi di pedesaan masih ada. “Setelah dilakukan pemantauan di semua kecamatan, semua sudah merata. Masyarakat di Buleleng sudah 90 persen menaati prokes. Namun ada beberapa yang tidak memakai masker secara benar. Ya, kalau ditemukan seperti itu, kami hanya melakukan teguran saja,” kata Artawan, Senin (8/3/2021).

Untuk pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker, menurut Artawan hingga saat ini masih ada, namun tidak terlalu banyak. Saat memberikan sanksi, warga yang tidak membawa uang atau identitas diberikan hukuman fisik dan dibuatkan surat pernyataan yang berlaku selama sepuluh hari seperti sebelumnya.

Baca juga :  PPDB SMP Negeri Kota Denpasar, Tanpa Token, Calon Siswa Bisa Pilih Dua Jalur

Setelah sepuluh hari, jika yang bersangkutan tidak juga memenuhi, Satpol PP Buleleng menyerahkan ke aparat desa. “Nanti dibuatkan surat keterangan tidak mampu, jika benar itu. Kalau itu tidak mau memenuhi tanggung jawabnya, bisa dikenakan sanksi baik itu sanksi adat maupun penundaan pelayanan administrasi di desa,” jelas Artawan.

Sampai saat ini, kata Artawan, warga yang menyerahkan surat keterangan tidak mampu sudah lumayan banyak. Ketika dicek, memang benar yang bersangkutan kondisinya kurang mampu. Setelah menyerahkan surat keterangan tidak mampu, maka urusannya sudah selesai. “Hanya diberikan pembinaan untuk tidak mengulangi pelanggaran,” pungkasnya.

Hingga saat ini, sosialiasi terkait penerapan prokes di desa-desa masih terus dilakukan. Buleleng kini masuk zona oranye, yang artinya tingkat penyebaran sedang. Untuk itu, masyarakat Buleleng diminta tidak lengah sehingga penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Peran desa adat melalui Satgas Gorong Royong juga sangat penting terutama menindaklanjuti SE Gubernur Bali dan SE Bupati Buleleng terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis desa/kelurahan, sebagai upaya menekan penularan Covid-19 dari lingkup terkecil. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.