Satu Kontestan Pilkades Pansor Ngotot Tolak Hasil, Warga Diklaim Siap Anggaran PSU

  • Whatsapp
SALAH satu kontestan memperlihatkan bukti kecurangan di dua TPS berbeda. Foto: ist
SALAH satu kontestan memperlihatkan bukti kecurangan di dua TPS berbeda. Foto: ist

KLU – Kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pansor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum terlihat ada tanda-tanda berakhir. Kontestan nomor urut 1, Sahdan, tetap menolak hasil penghitungan suara di dua TPS di dua dusun yang dituduh ada kecurangan. Selain menuntut membuka kotak suara di dua TPS itu, Pemkab KLU juga dituntut melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Sahdan juga bersiap mengadu ke Komisi I DPRD Lombok Utara menyuarakan persoalan ini.

“Kami menemukan bukti baru seperti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya. Di TPS 06 Kunijati ditemukan ada selisih jumlah DPT dengan jumlah pemilih yang hadir,” seru Sahdan, Minggu (9/1/2022).

Bacaan Lainnya

“Dalam temuan bukti terbaru di TPS 06, jumlah DPT untuk laki-laki sebanyak 107. Tetapi di jumlah yang mencoblos sebanyak 108 orang, artinya ada kelebihan suara yang mencoblos surat suara,” sambungnya.

Tidak hanya itu, jelasnya, di dari sisi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik, ada dua laki-laki dan dua perempuan, tapi di hasil jumlah keduanya tetap dua orang. Dia menuding sangat aneh, karena form yang ditandatangani saksi itu sangat tidak relevan. Menghilangnya saksi yang ditunjuk di TPS itu juga menambah kecurigaan memang benar terjadi kecurangan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tegasnya, menyatakan tidak akan memplenokan calon terpilih bila kekisruhan yang terjadi tak kunjung selesai.

Baca juga :  Aksi Bagi Bunga Mawar Peringati Hari AIDS Sedunia, KPA Denpasar Dorong Percepat Akhiri HIV/AIDS

“Kami akan hearing (rapat dengar pendapat) juga ke Komisi I DPRD Lombok Utara terkait persoalan ini. Karena bukti-bukti sudah jelas ada kecurangan, lalu kenapa Pemda tidak menindaklanjuti aduan kami?,” sergahnya dengan nada kesal. 

Menurutnya, jika pemda tidak berani bersikap juga dengan alasan tidak memiliki anggaran untuk PSU, masyarakat diklaim siap membantu dengan iuran sendiri. “Kami, masyarakat, berani mengeluarkan iuran apabila Pemda tidak memiliki anggaran,” ucapnya bernada sesumbar.

Sebelumnya, Plt Sekda KLU, Andi Dwi Cahyadi, menegaskan tidak akan melakukan PSU karena permohonan sengketa Pilkades tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditemukan kecurangan. Bila salah satu kontestan ingin mengambil jalur PTUN, Pemkab juga menyilakan. 

“Yang jelas PSU tidak akan kami gelar lagi karena bagi kami persoalan sudah selesai. Semua permohonan sengketa yang diajukan tidak memenuhi persyaratan. Jika ingin mengambil langkah PTUN, kami tidak melarang,” ucapnya kalem. fik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.