MATARAM – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menjelaskan, nota keuangan dan Ranperda APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 disusun berpedoman kepada kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disepakati bersama antarapemerintah daerah dan DPRD pada 18 November lalu. Secara struktur, Ranperda APBD NTB 2021 masih diprioritaskan kepada program dan kegiatan terkait penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19. Yakni penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, jaring pengaman sosial (JPS) dan penanganan dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Sebagai gambarannya, untuk penguatan sektor kesehatan kita akan anggarkan mencapai Rp482 miliar lebih. Dana itu akan kita alokasikan untuk penanganan pasien Covid-19, penanganan penyakit lainnya, perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS,” kata Sekda NTB, HL Gita Ariadi, saat menyampaikan penjelasan Gubernur dalam sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (24/11/2020).
Dia memaparkan, untuk JPS direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penanganan sosial kemasyarakatan senilai Rp119 miliar lebih. Sesuai arahan Gubernur, dana akan digunakan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial. Caranya melalui bantuan kepada masyarakat miskin, pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai dan bantuan pelatihan kerja, serta penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial.Khusus penanganan dampak ekonomi setelah pandemi, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp250 miliar lebih.
”Dana itu diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar disektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata,” ungkap Gita.
Pendapatan daerah di Ranperda APBD 2021 direncanakan mencapai Rp5,473 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah di APBD Perubahan 2020 yang senilai Rp5,332 triliun lebih, maka ada pertambahan mencapai Rp141 miliar lebih. “Kita patut berbangga meski di tengah pandemi, pendapatan daerah mengalami kenaikan setara 2,64 persen dalam APBD tahun 2021 jika merujuk data di APBD Perubahan 2020,” tegas Sekda.
Dalam Ranperda APBD kali ini, terangnya, juga akan mengalami perubahan mendasar dari sebelumnya belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, justru item belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.Total belanja daerah mencapai Rp5,528 triliun lebih pada APBD kali ini. Bila dibandingkan dengan target belanja daerah di APBD Perubahan 2020 sejumlah Rp5,478 triliun lebih, maka ada tambahan Rp 50 miliar lebih. “Itu artinya, total belanja daerah di APBD NTB tahun anggaran 2021 ada kenaikan sekitar 0,93 persen,” tegas Gita.
Terkait target belanja daerah, Pemprov NTB merencanakan target belanja operasi sebesar Rp4,12 triliun lebih, belanja modal mencapai Rp701 miliar lebih, belanja tidak terduga mencapai Rp10 miliar dan belanja transfer mencapai Rp696 miliar lebih. Total belanja daerah itu dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan yang tersebar di berbagai urusan Pemprov NTB. Di antaranya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar senilai Rp3,482 triliun lebih, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah Rp230 miliar lebih.
Selanjutnya, urusan pemerintahan pilihan senilai Rp453 miliar lebih, unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp371 miliar lebih, unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp947 miliar lebih. ”Unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp26 miliar lebih, dan unsur pemerintahan umum yang dialokasikan mencapai Rp16 miliar lebih,” sambungnya.
Dengan telah disampaikannya penjelasan Gubernur NTB terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2021 kali ini, dia berkata akan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan secara maksimal. ”Dari atas podium ini, kami sampaikan salam dari Pak Gubernur yang dalam waktu bersamaan tidak bisa hadir, karena harus mendampingi kunjungan Menpora terkait kelanjutan tuan rumah MotoGP Mandalika 2021. Ibu Wagub tengah berada di Jakarta dalam tugas kedinasan. Semoga proses pembahasan Ranperda APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini dapat berjalan lancar, efektif dan selesai tepat pada waktunya,” ucapnya mengakhiri.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Lalu Satriawandi, mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemprov harus terus melakukan upaya peningkatan nilai tambah ekonomi. Terutama terkait produk industri baru yang dicanangkan Gubernur. Karena itu, langkah penyusunan kerangka strategi pengembangan dengan cermat harus dilakukan, sehingga industri yang dihajatkan dapat berkelanjutan. ”Perencanaan seyogianya berangkat dari ketersediaan dan efisiensi bahan baku, pesaing, pasar dan aspek purnajualnya,” ulasnya.
Selain itu, cetusnya, pengembangan sektor UMKM diperlukan langkah strategis untuk menjadikannya naik kelas dengan didorong melakukan substitusi impor produk luar yang digunakan konsumen di daerah. ”Dengan begitu, kapasitas ekonomi UMKM diharap meningkat. Selanjutnya semangat untuk beli dan bela produk lokal menjadi penting didorong, sehingga produk UMKM laku di pasaran dan dapat bertahan di masa resesi saat ini,” urai politisi Golkar itu.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, imbuhnya, perlu terus didorong. Salah satunya dengan meningkatkan perluasan produk ekspor daerah. Selain itu, industri daerah yang berorientasi ekspor perlu mendapat insentif, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus devisa negara.
Bidang pariwisata juga perlu dipikirkan terobosan baru di era kenormalan baru. Sebab, salah satu bisnis inti NTB adalah pariwisata. Terkait keberadaan BUMD, dia menilai Pemprov harus terus memberi ruang berkembang BUMD yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Salah satunya, PT Bank NTB Syariah. Inovasi dan perluasan skala bisnis perlu didorong serius oleh Gubernur sebagai pemilik modal. Bentuk keseriusan itu dapat berupa penyertaan modal maupun kebijakan lainnya sejalan dengan perda yang ditetapkan.
Investasi sektor primer seperti pertanian dan perikanan perlu juga terus didorong, sehingga para PMA maupun PMDN yang menanamkan modal perlu diutamakan. Hal ini untuk membantu perluasan skala usaha petani maupun nelayan yang merupakan tenaga kerja mayoritas di NTB.
Terkait percepatan penanganan penyebaran Covid-19, Banggar DPRD NTB menekankan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Juga upaya peningkatan kesadaran masyarakat harus terus lebih giat lagi dengan sosialisasi. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana perda tentang pencegahan penyakit menular harus terus disuarakan. ”Kita minta Pak Gubernur beserta jajaran OPD terkait jangan kendor menyosialisasikan dan menegakkan protokol kesehatan ke masyarakat,” serunya.
Dia juga berharap anggaran yang tersedia di APBD 2021 agar digunakan secara efisien dan efektif untuk pengembangan UMKM, sehingga mereka mampu terus bertahan dalam menghadapi pandemi sekaligus resesi saat ini. ”Termasuk penatausahaan dan pengelolaan aset agar menjadi perhatian khusus dan serius pemerintah daerah, karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil maksimal, sehingga berdampak terhadap kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah sampai saat ini belum diputuskan kontraknya,” tandas Lalu Satriawandi. rul
