SAKE Mudahkan Urus Layanan Kewarganegaraan

SOSIALISASI Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang dilaksanakan secara hybrid di Hotel The Trans Resort Bali. Foto: ist

MANGUPURA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan pada Selasa (22/3/2022).

Sosialisasi ini untuk memberi pemahaman tentang tata cara pendaftaran pewarganegaraan dan kewarganegaraan terhadap masyarakat, serta bersinergi dengan instansi terkait untuk memberi informasi layanan administrasi hukum umum kewarganegaraan. Salah satu bahasan adalah Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE).

Bacaan Lainnya

Kegiatan secara hybrid di Hotel The Trans Resort Bali itu dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo; Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Badung, AA Ngurah Arimbawa; dan Kabid Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Juga hadir perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Bali, perwakilan polres se- Bali, Organisasi Perkawinan Campuran, Penyuluh Hukum dan Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.

Constantinus Kristomo memaparkan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan aplikasi SAKE. Tujuannya untuk memudahkan akses dan memberi kepastian pelayanan bagi yang ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan. SAKE ini perlu sinkronisasi, koordinasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

Dia menguraikan, masih banyak masyarakat belum tahu dan paham Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Misalnya aturan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak, dan aturan mengenai status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Dinilai Tim IGA Pusat, Rai Mantra Paparkan Inovasi Dharma Negara Alaya

Selain sosialisasi, Kanwil Kemenkumham Bali juga melaksanakan pameran layanan administrasi hukum umum. Pameran ini untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang adanya regulasi dan kebijakan terkait layanan kewarganegaraan, perseroan perorangan, dan partai politik. “Kami berharap momen pameran ini dapat digunakan sebagai tempat konsultasi,” ajaknya.

Sosialisasi tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Baroto; AA Ngurah Arimbawa, Koordinator Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan, Nurudin; dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Edward T. L. Hadjon. gay

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.