BULELENG – Pencairan bantuan sosial tunai (BST) tahap pertama di Buleleng, sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini masih ada 1.092 keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum mengambil uang Rp200 ribu tersebut.
Sementara penyaluran BST tahap kedua melalui kantor pos setiap kecamatan dimulai, Sabtu (4/12/2021) dengan total penerima 823 KPM.
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng, Nyoman Mariani Febrianti, menjelaskan bahwa kondisi KPM yang tak mengambil bantuan sudah dicek. Menurut dia, ada berbagai penyebab KPM tak mengambil bantuan.
Tidak saja karena meninggal dunia. Sebagian KPM sudah tak tinggal di rumah bersangkutan. Ada pula dinyatakan mampu, dan data penerima sudah mendapatkan bantuan lain sebelumnya.
Dengan adanya 1.092 KPM yang belum mengambil BST, maka total dana yang dikembalikan ke kas daerah mencapai Rp218 juta lebih.
‘’Itu untuk tahap satu yang masih belum mengambil karena berbagai alasan, ada meninggal dan ada dinyatakan sudah mampu, dan pindah tempat tinggal. Tapi, nanti uang yang tidak diambil ini kembali lagi masuk ke kas daerah,’’ kata Mariani Febrianti, Jumat (3/12/2021).
Selama proses penyaluran, sebut Mariani, Dinsos sudah melakukan koordinasi dengan pihak penyalur seperti Pos Indonesia. Sehingga, jika terdapat KPM tidak bisa hadir karena sakit maupun penyandang disabilitas, maka petugas Pos Indonesia yang mengunjungi ke rumah KPM selaku penerima bantuan.
‘’Kami maksimalkan disana, kalau warga tersebut tidak mengambil karena meninggal atau karena pindah maka kami minta langsung keterangan dari kepala desa (perbekel) bersangkutan. Semua bisa dipertanggungjawabkan,’’ jelas Mariani Febrianti.
Kebijakan lainnya yakni jika dalam batas waktu atau jadwal penyalurannya yang jatuh pada setiap tanggal 7 pada bulan bersangkutan penerima KPM belum mengambil bantuan, maka masih diberikan toleransi hingga tanggal 10 agar bantuan benar-benar bisa tersalurkan dengan maksimal.
‘’Jadi di setiap tanggal 7 kami minta rekap siapa yang belum mengambil lalu kami evaluasi. Kami sudah minta pihak Pos Indonesia berkoordinasi langsung dengan pihak desa apa kendalanya (KPM tidak bisa mengambil), sehingga semua bisa diketahui,’’ pungkas Mariani Febrianti. rik
