Ribuan Produk Senilai Puluhan Juta Dimusnahkan

PEMUSNAHAN ribuan produk yang tidak sesuai ketentuan hasil dari pengawasan Loka POM Buleleng, Jumat (11/3). Foto: rik

BULELENG – Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Buleleng, Jumat (11/3/2022) melakukan pemusnahan 1.500 pcs produk obat dan makanan hasil operasi penindakan selama tahun 2021 lalu, dengan nilai sekitar Rp33 juta lebih. Pemusnahan ribuan pcs produk ini dilakukan di halaman kantor Loka POM Buleleng.

Kepala Loka POM Buleleng, Made Ery Bahari Hantana, mengatakan, dari 1.500 pcs produk dimusnahkan ini adalah yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan rincian, 81 pcs merupakan obat, kemudian 996 pcs adalah obat tradisional, selanjutnya kosmetik sebanyak 327 pcs dan 96 pcs adalah pangan.

Bacaan Lainnya

Produk-produk itu merupakan hasil pengawasan yang dilakukan tim Loka POM Buleleng tergadap 13 sarana dan penjualan secara daring terdapat 3. Jenis sarana yang telah melakukan pelanggaran yakni 12 toko, 1 warung dan 3 perorangan. ‘’Ini hasil pengawasan yang kami lakukan pada pelaku pelaku usaha di Buleleng dan Jembrana,’’ kata Ery Bahari.

Pemusnahan produk hasil operasi di rahun 2021, menurut Ery Bahari, total nilai mencapai Rp33 juta lebih. Nilai ini, sebut Ery Bahari, memang lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai Rp415 juta lebih. Pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan, sebagai bentuk pencegahan peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki izin.

Baca juga :  Serdadu Tridatu Merangsek ke Posisi Tiga Usai Bantai Persikabo 3-0

‘’Untuk di tahun 2021 memang ada penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020, karena kami terus melakukan pengawasan baik parsial sendiri maupun melibatkan lintas sektor. Kami juga terus melakukan pembinaan sebagai upaya pencegahan,’’ ujar Ery Bahari, ditemui usai melaksanakan pemusnahan.

Kendati demikian, lanjut dijelaskan Ery Bahari, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pembinaan jika terdapat sarana yang ditemukan nakal sebelum nanti dilakukan tindakan tegas. Apabila ditemukan, sarana yang bersangkutan belum memiliki izin maka dibantu untuk kepengurusan izinnya.

Hanya saja, jika sarana tersebut secara terus menerus melakukan pelanggaran maka akan dibawa ke proses hukum. “Kami melakukan pembinaan, ada surat peringatan. Jika terus berulang dan juga menyebabkan resiko serta dampaknya luas, maka bisa kami proses hukum,” pungkas Ery Bahari. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.