Rapat Paripurna Istimewa, DPRD Karangasem Beri Rekomendasi LKPJ Bupati 2021

DPRD Karangasem melangsungkan rapat paripurna dengan agenda pemberian rekomendasi Dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karangasem tahun 2021, Senin (18/4/2022). Foto: ist

KARANGASEM – DPRD Karangasem melangsungkan rapat paripurna dengan agenda pemberian rekomendasi Dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karangasem tahun 2021, Senin (18/4/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika; itu dihadiri Bupati I Gede Dana bersama Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa.

Kendati dapat menerima LKPJ Bupati, tapi berbagai catatan dan rekomendasi diberikan Dewan dengan menyoroti banyak hal dalam pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah. Rekomendasi dibacakan anggota DPRD, I Gede Parwata.

Bacaan Lainnya

Dari sisi kebijakan pemerintah, legislatif mendorong eksekutif melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi guna meningkatkan PAD Karangasem dari sektor pajak. Pula meminimalisir kebocoran pajak, terutama pajak mineral bukan logam.

“Dalam realisasi PAD tahun 2021, kalau kita melihat realisasi akhir tahun sesuai yang termuat dalam LKPJ, tentu kita semua sepakat memberikan apresiasi atas terlampauinya target yang direncanakan setelah APBD Perubahan 2021,” seru Parwata.

Parlemen juga menyoroti soal pendidikan, antara lain pengeluaran orangtua siswa bertambah untuk membeli paket internet dengan adanya pembelajaran secara daring. Menurut legislatif, semestinya serapan beasiswa dari anggaran yang ada bisa terlaksana.

“Permasalahan yang kita temui terkait dengan pemberian beasiswa kepada siswa sekolah dasar, yaitu kurang tepat sasaran, masih ada tebang pilih, bahkan yang pantas menerima justru tidak mendapat beasiswa,” serunya.

Baca juga :  Kadisdikpora Puji Spiga Sains Olympiad SMP PGRI 3 Denpasar

Karena itu, sambungnya, validasi data dan prinsip keadilan agar menjadi perhatian, selain mengesampingkan kepentingan politik agar anak-anak yang membutuhkan tidak menjadi korban kepentingan politik. Hal serupa juga terjadi dalam program untuk beasiswa bagi anak sekolah menengah, serapan anggarannya hanya 2,9 persen.

Selain itu, sesuai data, guru yang pensiun tahun 2021 dan tahun 2022 berjumlah 844 orang guru. Jika tidak disikapi akan menyebabkan terbengkalainya proses belajar bagi anak didik.

Untuk itu, eksekutif diingatkan segera memprioritaskan anggaran untuk rekrutmen tenaga pendidik melalui P3K. “Lakukan verifikasi data sesuai aturan yang berlaku, jangan lagi merekrut guru dengan sistem kontrak, karena gaji guru kontrak tidak manusiawi,” tegasnya.

Dalam hal mutasi guru, Dewan minta hendaknya sesuai dengan asas manfaat, efisiensi, pemerataan. Jangan sampai mutasi terkesan ditumpangi kepentingan dendam politik tim sukses saat Pilkada. Hal itu mengakibatkan kegaduhan dan akan mengganggu keberlangsungan pendidikan di sekolah.

Pemkab juga diminta memaksimalkan program beasiswa SD, SLTP, dan SLTA agar masyarakat dapat menikmati pendidikan secara gratis.

Bupati I Gede Dana menyampaikan terima kasih atas pembahasan dan rekomendasi yang diberikan legislatif terhadap LKPJ tahun 2021.

Dia menegaskan dalam melaksanakan program pembangunan akan tetap berpegang pada prinsip aturan dan mekanisme yang ada. “Kalau dalam catatannya ada yang belum sesuai dengan aturan, ya kami belum bisa menerangkan,” tegas Gede Dana.

Baca juga :  Lolos ke Semifinal PON XX, Tim Basket Putri Bali Bertekad Lanjutkan Tren Kemenangan

Selain itu, imbuhnya, program juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Sebab, meski program banyak tapi anggaran tidak ada, tentu eksekutif harus melihat mana yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.