PPDP-KPPS Diganti Jika Tes Cepat Reaktif

  • Whatsapp
RAPAT membahas anggaran Pilkada 2020 di KPU Bali, Sabtu (6/6/2020). Foto: gus hendra
RAPAT membahas anggaran Pilkada 2020 di KPU Bali, Sabtu (6/6/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Keselamatan penyelenggara dan pemilih di TPS saat Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, menjadi atensi KPU Bali. Mencegah terjadi transmisi lokal dalam semua tahapan, KPU menegaskan bagi PPDP dan KPPS yang hasil rapid test (tes cepat) reaktif akan diganti. Namun, kebijakan sama tidak berlaku untuk PPK dan PPS. Hal itu diutarakan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, usai rapat koordinasi membahas anggaran Pilkada 2020 bersama jajaran KPU kabupaten/kota, Sabtu (6/6/2020).

Dia memaparkan, masa kerja PPDP dan KPPS maksimal hanya sebulan. Jika misalnya hasil tes cepatnya sebelum memulai kerja itu reaktif, berarti mereka harus dirumahkan selama minimal 14 hari. Hal itu dinilai akan menyulitkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. “Sedangkan kalau PPK dan PPS itu kerjanya kan lama, beda dengan PPDP dan KPPS yang singkat periodenya. Jadi kalau ada satu PPK atau PPS yang dirumahkan karena reaktif, yang lain masih bisa kerja karena waktu masih ada,” urainya.

Baca juga :  Raja Sapta: 31 Atlet Berpotensi Tampil di Olimpiade Tokyo

Masih terkait menjaga keselamatan, dalam rapat itu juga dibahas penganggaran untuk membeli alat pelindung diri (APD) untuk penyelenggara pilkada. Soal anggaran APD menjadi topik hangat, karena sejauh ini belum ada standar APD seperti masker dan face shield (pelindung wajah) yang ditentukan KPU. Demikian pula dengan harganya, yang menyebabkan sulit untuk menaksir berapa kebutuhan anggarannya.

Misalnya untuk pelindung muka, tidak ada kesamaan taksiran harga di jajaran KPU. Ada memasang harga Rp 70 ribu, ada Rp 50 ribu, atau lebih rendah dari itu. Perbedaan taksiran harga karena mereka melihat dari pedagang yang berbeda, termasuk dari toko daring. “Ya kita usahakan cari yang termurah di mana, tapi pastikan juga barangnya ada saat kita mau beli. Tolong nanti jangan sampai perbedaan harga terlalu tinggi antara satu daerah dengan daerah lain,” pinta Lidartawan.

Baca juga :  Bali Tambah 2 Pasien Covid-19 Meninggal, Sembuh 20 dan Positif Bertambah 45 Orang

Hasil rapat, antara lain diputuskan untuk menyediakan masker standar medis satu boks isi 50 untuk KPPS pada hari H. Pertimbangannya, ada tiga kegiatan yang dilakukan KPPS mulai dari menyiapkan TPS sampai melayani pemilih di TPS. Sementara untuk PPK dan PPS, pada tahap awal disediakan masker kain.

Menurut Lidartawan, bantuan pemerintah kepada KPU untuk kelancaran Pilkada 2020 tidak harus berupa uang, bisa berupa barang. Jika barang yang dibutuhkan KPU ada di pemda, maka itu yang dipinjam sampai pilkada selesai. Jika tidak ada, baru diberi bantuan uang dengan pembagian antara pemda dengan pemerintah pusat. Misalnya untuk tes cepat jajaran penyelenggara, jika pemda tidak tersedia baru diberi anggaran membeli alatnya.

Baca juga :  Transmisi Lokal, Kembali Terjadi Penambahan Pasien Positif Corona di Buleleng

“Nanti pusat memetakan berapa kemampuan daerah dan pusat untuk penyediaan kebutuhan KPU. Sudah ada kesepakatan pejabata di Kemendagri bahwa pemda bisa memakai anggaran belanja tidak terduga untuk dihibahkan ke KPU untuk menambah anggaran pilkada,” urainya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.