Polemik Status Lahan di Kubutambahan, Pemkab Buleleng Serahkan ke Desa Adat

  • Whatsapp
WAKIL Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra. foto: ist

BULELENG – Konflik dua kubu terkait lahan duwe (milik) desa adat yang rencananya bakal menjadi lokasi bandara Bali Utara di Desa Kubutambahan, akhirnya disikapi pemerintah. Pemkab Buleleng menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa Adat Kubutambahan untuk segera menyelesaikan konflik status lahan tersebut.

Dua kubu berkonflik terkait lahan tersebut. Satu sisi yakni kubu Dr. Sujana Budiasa meminta status tanah dialihkan ke negara dengan cara dijual agar segera dibangun bandara. Dari kubu Jro Pasek Warkadea selaku Klian Desa Adat Kubutambahan tetap bersikukuh agar status tanah tetap milik desa adat.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, mengatakan, masyarakat harus mengeluarkan keputusan agar bandara Bali Utara segera dibangun di wilayah tersebut. Sejauh ini pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sewa-menyewa lahan duwen pura itu sangat sulit dilakukan. Mengingat, saat ini status lahan masih dikontrak PT Pinang Propertindo hingga tahun 1962 sejak tahun 1991.

“Tanah itu ada masalah dengan pihak ketiga, jadi sulit kalau menyewa. Pemerintah juga sulit menyelesaikan soal akan memanfaatkan untuk bandara,” kata Sutjidra, Senin (12/10/2020).

Lahan duwen pura Desa Adat Kubutambahan seluas 370 hektare bakal dijadikan titik lokasi bandara. Hanya saja lahan itu, dikontrak PT Pinang Propertindo sejak 1991 lalu hingga tahun 2062 mendatang. Sejak disewakan, lahan itu sama sekali belum pernah dimanfaatkan oleh pihak PT milik Adi Suari, pengusaha asal Jakarta.

Baca juga :  Ahli Epidemiologi: Lonjakan Angka Kasus Covid-19 Bukan Berarti Keadaan Semakin Buruk

Menyikapi kendala itu, Wabup Sutjidra mengakui, ada skema lahan duwen pura itu diserahkan untuk dibeli oleh negara sebagai solusi, untuk kemudian dibangun bandara. “Ini sudah berulang kali disampaikan dan sudah didengar pengurus desa adat setempat. Ini satu-satunya jalan dengan UU No. 2 Tahun 2012 (tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum),” jelas Sutjidra.

Terkait polemik yang kini terjadi, Sutjidra menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memberi pilihan terbaik. Kata dia, keputusan itu secepatnya harus diberikan karena pemerintah pusat menargetkan bandara sudah dibangun tahun 2021.

“Sekarang tinggal dari desa adat melakukan rembuk. Yang jelas keputusan itu harus segera karena ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan seperti program studi nasional, harus ada keputusan presiden juga. Jadi, ini harus kejar-kejaran,” ujar Sutjidra.

Dia mengaku belum mengetahui apakah ada batas waktu yang diberikan kepada desa adat untuk memberikan keputusan. Saat ini Gubernur Bali dan Bupati Buleleng, masih membicarakan masalah bandara ini. “Keputusannya seperti apa, nanti dijelaskan Gubernur atau Bupati,” pungkasnya.

Sebelumnya, wacana pembangunan bandara Bali Utara yang konon bakal berlokasi di wilayah Desa Kubutambahan, menuai polemik. Pertama, polemik ini karena pemerintah pusat melalui Menhub RI belum mengeluarkan penetapan lokasi (penlok). Yang kedua, kini persoalan status lahan yang bakaldijadikan lokasi bandara. Meski begitu, kedua kubu sepakat ada bandara di atas lahan itu. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.