POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Para pimpinan DPRD Bali masa bakti 2024-2029 semuanya merupakan wajah-wajah baru, tidak menyisakan satu pun wajah periode sebelumnya. Setelah Dewa Made Mahayadnya dari PDIP dipastikan sebagai Ketua DPRD Bali definitif pendatang baru, tiga jabatan wakil ketua juga diisi wajah-wajah baru. Wayan Disel Astawa dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua I, IGK Kresna Budi dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua II, dan Komang Nova Sewi Putra dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua III.
Keputusan atas penetapan calon pimpinan DPRD Bali itu dibacakan dalam rapat paripurna di ruang rapat gabungan DPRD Bali, Rabu (18/9/2024). Menurut Dewa Mahayadnya, surat Ketua DPRD Bali Sementara dibalas empat partai dengan perolehan suara terbanyak di DPRD Bali. Empat partai tersebut adalah PDIP, Gerindra, Golkar, dan Demokrat. “Dalam surat masing-masing partai sudah mencantumkan pimpinan definitif. Untuk PDIP dan Gerindra tidak berubah, tapi untuk Golkar adalah IGK Kresna Budi dan dari Demokrat itu Komang Nova,” beber Dewa Jack, sapaan karib politisi asal Buleleng itu.
Dalam Permendagri yang dijadikan dasar hukum, sambungnya, penetapan calon pimpinan definitif wajib membawa berita acara paripurna untuk usulan agar dibuatkan SK. Dia berharap proses di Kemendagri bisa berjalan cepat. Pun paling lambat 30 September mendatang mereka sudah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali lewat paripurna.
“Setelah ini kami harus memfasilitasi pembentukan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dengan adanya AKD baru akan membentuk tata tertib (tatib) dan kode etik, dengan menunjuk dua koordinator. Untuk Tatib akan dikoordinir PDIP, sedangkan pembuatan kode etik dikoordinir oleh rekan dari Gerindra,” paparnya.
Disinggung target kerja jika AKD terbentuk, Dewa Jack menyebut pembahasan APBD Induk 2025 masuk dalam skala prioritas. Paling lambat setelah 30 September mendatang Dewan akan kejar tayang membahas APBD Induk 2025. Lini masa ditetapkan karena dia sadar hajatan Pilkada Serentak 2024 juga akan menyita waktu sebagian legislator untuk pemenangan.
“Jangan sampai kerja kami terganggu gara-gara Pilkada, karena kami pasti akan kampanye untuk partai masing-masing. Untuk kelancaran, makanya harus lengkap dulu AKD dan pembentukan fraksi,” pungkasnya. hen
