Perusda belum Bisa Kelola Pabrik Kopi Mengani, Tunggu Proses Hukum

  • Whatsapp
PABRIK pengolahan kopi Mengani, Kintamani. foto: ist

BANGLI – Terkait kelanjutan pengelolaan pabrik pengolahan kopi di Desa Mengani, Kecamatan Kintamani, Perusahan Daerah (Perusda) Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Bangli sejatinya memiliki komitmen tinggi untuk bisa segera mengelola pabrik kopi yang lama mangkrak itu. Namun, sayangnya, upaya pengelolaan belum bisa dilakukan lantaran masih menunggu proses hukum terkait adanya wanprestasi yang dilakukan PT Java Qahwa.

Staf Hukum dan Kerjasama Perusda Bangli, Gede Agung Surya, seizin Direktur Perusda Bangli saat dikonfirmasi, Kamis (8/4/2021) mengatakan, sejauh ini belum bisa melanjutkan pengelolaan pabrik kopi Mengani.

Bacaan Lainnya

Perusda masih menunggu proses hukum dengan PT Java Qahwa yang difasilitasi Bagian Hukum Pemkab. Bangli. ‘’Untuk pengelolaan pabrik, kami masih menunggu proses hukum yang akan ditempuh lantaran ada tindakan wanpretasi,’’ ujarnya.

Kata dia, saat ini PT Java Qahwa memiliki utang Rp290 juta kepada Perusda BMB. Untuk menyelesaikan utang ini, sejatinya Perusda memberi toleransi kepada dengan pendekatan kekeluargaan. Karena pendekatan itu tidak digubris, maka Perusda melayangkan surat peringatan (SP).

Namun, PT Java Qahwa tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. SP1 higga SP3 tidak digubris, hingga akhirnya Perusda melayangkan surat ke-4 tentang wanprestasi danp emutusan hubungan kerjasama secara faktual.

Baca juga :  Anggaran PKB Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

‘’Untuk surat kelima kami meminta pihak PT Java segera melunasi utang atau permasalahan dibawa ke jalur hukum. Meski demikian mereka juga belum melakukan kewajibannya, sehingga kami memutuskan akan menempuh jalur hukum,’’ jelasnya.

Kata dia, Perusda telah bersurat ke Bagian Hukum Setda Bangli untuk memohon agar Bagian Hukum bisa mewadahi Perusda dalam melakukan proses hukum sesuai disposisi Bupati Bangli saat itu. Karena tahun 2020 Pemkab Bangli terfokus pada penanganan Covid-19, jadi untuk penganggarannya akan dilakukan tahun 2021.

‘’Saat ini kami masih menunggu jawaban dari Bagian Hukum untuk kelanjutannya, kami telah intens untuk koordinasi. Apalagi dalam waktu dekat ini petani kopi di Kintamani bakal memasuki musim panen,’’ ucapnya.

Dia mengklaim Persuda memangmemiliki komitmen untuk mengelola pabrik kopi itu. Karena pabrik itu sangat vital keberadaanya di tengah masyarakat Kintamani sebagai petani kopi. Jadi, belum beroperasinya pabrik, berpeluang para tangkulak untuk mempermainkan harga, sehingga petani lah yang dirugikan. ‘’Jika pabrik pengolahan bisa beroperasi, harga bisa standar dan tidak lagi dipermainkan para tengkulak,’’ pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.