POSMERDEKA.COM, MATARAM – Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, melayangkan apresiasi kepada para petugas badan adhoc yang bekerja selama proses tahapan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya karena tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 73,96% pada Pilgub NTB lalu.
Angka itu meningkat sedikit dibandingkan pada Pilgub NTB 2018 yang 73,9% atau naik 0,06%. Ini salah satu elemen penggeraknya adalah pada petugas adhoc di lapangan,” puji Khuwailid dalam sambutan pada rapat konsolidasi daerah evaluasi kinerja badan adhoc Pemilu Serentak 2024 di Kota Mataram, Sabtu (25/1/2025).
Menurut Khuwailid, selama tahapan Pilkada tidak ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan para petugas adhoc mulai PPK hingga PPS. Soal ada satu gugatan di MK untuk Pilkada Kota Bima, menurutnya Itu adalah hak konstitusional peserta. “Tidak masalah. Di persidangan, semua dalil penggugat sudah dijawab lugas oleh KPU Kota Bima hingga Bawaslu,” sebutnya.
Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung keberhasilan proses tersebut. “Terima kasih kepada Pj. Gubernur, Kapolda, Danrem, Kabinda, Kajati, dan seluruh masyarakat NTB. Juga para jurnalis yang selalu hadir mendukung kegiatan KPU,” paparnya.
Anggota KPU NTB, Agus Hilman, menambahkan, total warga yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub NTB 2024 mencapai 3.964.325 orang. Sebanyak 2.826.922 pemilih menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan. Jadi, ada 1.137.403 pemilih tidak menggunakan hak suara mereka.
Agus mengakui partisipasi pemilih di NTB pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lebih tinggi, yakni mencapai 83%. Hanya, dia menilai angka tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam membandingkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub 2024. Sebab, beda pemilih maka beda perlakuannya.
“Misalnya pada Pilpres, ada Pekerja Migran Indonesia asal NTB berada di luar negeri dicoret dari daftar pemilih. Berbeda dengan Pilgub, tidak dicoret,” bebernya, seraya menambahkan, pemilih NTB yang berada di luar negeri, saat Pilpres 2024 dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Luar Negeri
.
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan sejumlah evaluasi mengenai kinerja PPK selama melaksanakan tahapan Pemilu Serentak 2024. Dia mengapresiasi kinerja seluruh jajaran KPU, penyelenggara adhoc, serta stakeholder yang mendukung terselenggaranya Pilkada dengan lancar dan damai.
Dia juga menggarisbawahi kinerja PPK pada saat pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara.
“Kita semua pasti menyadari kinerja badan adhoc mengalami peningkatan pada pelaksanaan tahapan Pilkada. Pengalaman saat Pemilu memberi banyak pelajaran bagi kita semua, mulai dari PSU hingga pleno rekapitulasi suara,” ungkap Hasan.
Lebih jauh disampaikan, meski mayoritas pleno tingkat kecamatan berjalan lancar dan kondusif, ada beberapa catatan yang diambil dari laporan Panwascam. Antara lain tentang data rekapitulasi tidak akurat atau ada selisih dengan hasil pengawasan Panwascam. Akurasi data ini yang selalu jadi atensi Bawaslu, terutama pemutakhiran data pemilih dan rekapitulasi hasil suara.
Hasan menekankan pentingnya pelatihan tentang tugas dan wewenang, regulasi, hingga kode etik penyelenggara bagi penyelenggara adhoc. “Kita juga harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga. Penting untuk memberi pembekalan tentang mitigasi risiko di semua tahapan, karena pencegahan tentu penting untuk dilakukan,” ajaknya menandaskan. rul
