Penguatan Bumdes Pasca PP No 11 Tahun 2021

  • Whatsapp
NI Kadek Sinarwati. foto: ist

Oleh NI Kadek Sinarwati
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha)

PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi BUMDes. PP ini merupakan payung hukum BUMDes terbaru yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021, yang merupakan pedoman pelaksanaan pasal 117 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bacaan Lainnya

Perbedaan mendasar PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan payung hukum BUMDes sebelumnya, menurut UU No 11 Tahun 2020 dan PP No 11 Tahun 2021 BUMDes adalah badan hukum, sedangkan menurut payung hukum sebelumnya BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan desa. Badan hukum terletak pada unit usaha, sedangkan BUMDes merupakan badan usaha.

Status badan hukum diperoleh oleh BUMDes pada saat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Sertifkat elektronik diperoleh dengan cara Pemerintah Desa mendaftarkan BUMDes ke sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Kementerian Hukum dan HAM).

Baca juga :  Bantuan Jamur Tiram Bertahan di Era Pandemi, Perbekel Abang Rencanakan Pemberdayaan Tanaman Upakara

Hasil pendafatran BUMDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat elektronik oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengakuan sebagai badan hukum kepada BUMDes setelah memiliki sertifikat elektronik memberikan manfaat bagi perkembangan BUMDes.

Pengakuan status hukum akan memberikan peluang kepada BUMDes untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank, dapat dilibatkan dalam urusan strategis di perdesaan misalnya penyaluran pupuk bersubsidi (Suryanto, 2021).

PP Nomor 11 Tahun 2021 memberikan peluang yang luas bagi BUMDes untuk berkembang melalui memproduksi barang/jasa, menampung, membeli dam memasarkan produk desa, menstimulus perekonomian desa, melayani kebutuhan dasar masyarakat desa, meningkatkan manfaat dan nilai ekonomi asset budaya dan sumber daya alam di desa

Pengelolaan BUMDes menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 diselenggarakan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan berpegang pada prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan keberlanjutan.

Prinsip pengelolaan BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes di kelola dengan berpedoman pada konsep transparansi dan akuntabilitas dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDGs) Desa.

Semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan bahwa kehadiran BUMDes siap bergandengan tangan berkolaborasi dengan pelaku usaha mikro di desa, komunitas yang ada di desa dan pelaku usaha lainnya yang ada di desa.

Sebagai lembaga wirausaha sosial kehadiran BUMDes memang tidak boleh menjadi kompetitor dan jangan sampai menjadi predator bagi usaha ekonomi di desa. Kehadiran BUMDes hendaknya menjadi lembaga yang memberikan profit sekaligus sosial benefit bagi masyarakat desa seperti yang tertuang pada pasal 10 ayat b bahwa pendirian BUMDes didasarkan pada pertimbangan pemecahan masalah bersama.

Baca juga :  Desa Kesiman Kertalangu Gelar Lomba Melukis Masker, Kembangkan Kreativitas di Masa Pandemi

Penguatan BUMDes pasca PP Nomor 11 yang telah mengakui BUMDes sebagai badan hukum (setelah mendaftar dan memperoleh sertifikat elektronik) yang membuka peluang pengembangan usaha, hendaknya disertai dengan penguatan kompetensi perangkat organisasi BUMDes khususnya pelaksana operasional dan pengawas.

Pasal 24 ayat 4 menyebutkan pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes.

Persyaratan keahlian mengelola BUMDes tidak dapat diperoleh hanya dengan mengikuti pendidikan formal, akan tetapi hendaknya melalui proses pendidikan formal dan informal yang berkelanjutan serta tekun mengembangkan jiwa wirausaha.

Penguatan kompetensi mengelola BUMDes dengan peningkatan jiwa wirausaha dimaksudkan adalah bahwa pengelola BUMDes selain memiliki pengetahuan bisnis, pengelola juga hendaknya konsisten berinovasi, kreatif dan memiliki keberanian menanggung risiko (disertai dengan pertimbangan yang cermat).

Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 11 tahun 2021 mengatur tentang tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes, melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes, menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengawasan kepada Musyawarah antar desa (Musdes), melakukan telaah terhadap laporan pelaksanaan BUMDes dan tugas pengawasan lainnya.

Tugas sebagai pengawas BUMDes memerlukan penguatan kompetensi sumberdaya manusia yang akan menjadi pengawas. Logikanya kompetensi dibidang laporan keuangan maupun bidang bisnis yang dimiliki oleh pengawas minimal setingkat lebih tinggi dari kompetensi pengelola.

Baca juga :  Cegah Virus Corona, Ketua DPRD Klungkung Ajak Masyarakat Lakukan Ini

Pengawas BUMDes idealnya konsisten melakukan penguatan kompetensi, meningkatkan kemampuan dibidang bisnis BUMDes dan dibidang laporan keuangan serta bidang lainnya yang terkait dengan tugasnya. Bagaimana mungkin pengawas dapat melaksanakan tugas dengan baik mengawasi sesuatu yang kurang/belum dikuasai.

Penguatan status hukum yang diterima BUMDes merupakan anugerah bagi penguatan ekonomi desa. Semua pemangku kepentingan hendaknya melakukan penguatan kompetensi agar mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan bersama. Terus bergerak, memberikan manfaat sesuai dengan kewajiban dan kemampuan terbaik yang dimiliki.

Kehadiran pihak lainnya seperti Perguruan Tinggi, komunitas di desa, lembaga keuangan mikro di desa, pelaku ekonomi di desa, untuk bergandengan tangan saling bersinergi dan saling memberi manfaat diperlukan guna mewujudkan penguatan ekonomi nasional dari desa.

Pernyataan bapak Mohammad Hatta yang menyatakan “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa” kiranya dapat diwujudkan salah satunya melalui pengembangan usaha BUMDes. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.