Pemkab Tegaskan Tak Ada PSU Pilkades Pansor

  • Whatsapp
PENJABAT Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi. Foto: ist
PENJABAT Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi. Foto: ist

KLU – Ketua Penyelesaian Sengketa Pilkades yang juga Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara, Anding Duwi Cahyadi, menegaskan Pilkades Pansor berjalan sesuai prosedur yang ada. Hasilnya pun tak perlu dipolemikkan lagi. Karena itu, dia menegaskan Pemkab Lombok Utara tidak akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Anding menyerukan hal itu untuk menanggapi tuntutan calon kepala desa nomor urut 1, Sahdan, yang mengadu ke Komisi I DPRD Lombok Utara. “Jangan dipolemikkan lagi, kami sudah menangani sesuai aturan. Kalau berbicara kesepakatan, itu bukanlah aturan. Makanya konteksnya sekarang ini kami menjalankan sesuai prosedur,” tegas Anding, Rabu (12/1/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, prosedur yang benar adalah ketika BPD tidak menetapkan pemenang Pilkades, maka camat yang mengambil alih untuk mengusulkan. Khusus untuk persoalan Desa Pansor, proses penetapan pemenang Pilkades dijalankan sejak Senin (3/1/2022). Saat ini persoalannya bukan pada apakah PSU atau membuka kotak suara lagi, melainkan persiapan pelantikan. Panitia rapat bersama tim kabupaten untuk persiapan pelantikan cakades terpilih pada 24 Januari mendatang. 

“Perkara Dewan akan memanggil eksekutif, itu tetap kami hormati,” katanya kalem.

Anding menambahkan, undangan dari Komisi I DPRD Lombok Utara diterima dan dijadwalkan rapat pada Kamis (13/1/2022). Dia menilai pemanggilan itu tidak masalah, lantaran Panitia Pilkades Kabupaten akan menyampaikan langkah pemerintah sesuai aturan. Dia tidak memungkiri Pemkab tidak mengecek kembali aduan Sahdan, karena saat aduan keduanya tidak terdapat perubahan seperti yang diminta.

Baca juga :  Wawali Arya Wibawa - Komisi X DPR RI Bahas Pemulihan Pariwisata dan Zona Hijau Sanur

“Seharusnya aduan kedua itu dilengkapi bukti-bukti tambahan,” dalihnya.

Sahdan, ucapnya, hanya menyampaikan praduga tanpa bukti. Padahal pihaknya menginginkan aduan yang masuk sekaligus disertai bukti. Apalagi sampai ada permintaan PSU. “Dasar menyuruh kami PSU itu apa? Ini yang harus jelas. Makanya saya kira tidak ada masalah, dan proses tetap berjalan,” sergahnya. 

Karena pelantikan makin dekat, Anding menyarankan Sahdan melakukan gugatan ke pengadilan. Dia akan menghentikan proses pelantikan ketika ada permintaan dari pengadilan. Sebab, ketika mereka menggugat lagi dengan lampiran bukti, saat ini waktunya sudah berbeda.

“Makanya satu-satunya cara adalah menggugat itu ke pengadilan, jadi sekarang ini tidak ada ruang untuk kita bicarakan ini-itu,” sambungnya. 

Disinggung dugaan kecurigaan partisipasi pemilih yang terlalu tinggi, Anding menilai persentase 98 persen merupakan hal wajar. Selain pemilih bersemangat, juga angka pemilih di desa tersebut di bawah seribu orang. “Keputusan DPRD dan Pemkab tetap tidak bisa menghentikan proses pelantikan. Sebab, dasar untuk melakukan itu tidak ada. Makanya satu-satunya jalan itu adalah PTUN, karena saya yakin Komisi I ini sangat paham akan aturan,” pungkasnya bernada menyindir. fik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.