KARANGASEM – Hujan saran dan kritikan dalam raker gabungan komisi DPRD Karangasem beberapa waktu, tampaknya tak digubris Pemkab Karangasem. Terbukti Program Satu Data yang melibatkan pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab Karangasem yang disoroti itu tetap berjalan.
Kepala Bappelitbangda Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, Selasa (9/8/2022), mengatakan, program yang dilakukan adalah pendataan, bukan sensus. Program sejauh ini masih tetap berjalan, sepanjang tidak ada kendala yang ditemukan selama pelaksanaan.
“Yang sudah tidak ada masalah, jalan terus. Yang masih ada krodit terkait SDM, pemahaman terhadap kuesioner dan lain-lain supaya dievaluasi oleh kepala OPD,” ujar Sutirtayasa via pesan Whatsapp.
Lebih lanjut diuraikan, untuk evaluasi pertama secara menyeluruh akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Agustus ini. Pula mencermati pertanyaan, usul dan saran yang disampaikan dalam rapat kerja gabungan komisi DPRD Karangasem. Program yang melibatkan pegawai sebagai tenaga pendataan tersebut menuai reaksi sejumlah anggota DPRD Karangasem.
Yang dipersoalkan mulai dari dasar penunjukan pegawai sebagai tenaga pendata, juga terkait anggaran mengingat program tersebut tanpa didukung anggaran, jaminan keselamatan, hingga keakuratan data yang dihasilkan. Tercatat ada tiga fraksi yang menyoroti pelibatan ASN dan non-ASN tersebut yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar.
Khusus Fraksi Golkar, mereka sampai melayangkan pernyataan sikap dalam upaya memperjuangkan keluhan sejumlah pegawai agar pelibatan mereka sebagai tenaga pendata bisa dikaji kembali. Atau, desak Fraksi Golkar, dilakukan perencanaan yang lebih matang lagi seperti penyiapan anggaran. nad
