Pemilu-Pilkada 2024, KPU Nilai Penting Sinkronisasi Aturan

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Adanya permintaan dari Komisi II DPR RI kepada KPU untuk melaksanakan simulasi Pemilu-Pilkada 2024, dinilai sebagai ide bagus oleh KPU Bali. Sebab, selain bisa memeriksa kesiapan, juga bisa melihat persoalan teknis yang diprediksi terjadi saat ini. Semua bermuara kepada sinkronisasi aturan main dua hajatan politik tersebut.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Jumat (19/2/2021) berujar dilaksanakan atau tidak simulasi sampai ke daerah itu bergantung keputusan KPU RI. Jika diperintah simulasi, KPU di daerah akan mengeksekusinya. Dia pribadi mendukung ada simulasi untuk memeriksa kesiapan jajaran penyelenggara. “Bagus ada simulasi untuk cek kesiapan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Selain persoalan teknis, Lidartawan juga menyoroti pentingnya ada sinkronisasi aturan Pilkada dan Pemilu. Pertimbangannya, perjalanan tahapan Pilkada dan Pemilu pasti bertabrakan karena dilangsungkan pada tahun yang sama. Dengan estimasi persiapan selama 20 bulan, jelas akan terjadi tahapan yang beririsan dijalankan. Konsekuensinya, berarti ada periode tahapan yang mesti dikurangi, dan untuk itu harus melibatkan pengampu kepentingan lainnya.

“Misalnya ada sengketa atau gugatan terkait caleg sedang berlangsung di MK, tapi pada saat yang sama KPU harus verifikasi paslon untuk Pilkada. Tahapan kan harus tetap berjalan berkesinambungan, tapi kami juga fokus sidang di MK. Kerumitan teknis semacam ini harus jadi perhatian kita bersama, terutama dari aspek regulasi,” ungkapnya.

Baca juga :  Cok Pemecutan Restui Amerta di Pilkada Denpasar

Disinggung sinkronisasi itu terkesan secara tidak langsung harus merevisi UU Pemilu, Lidartawan tidak membantah. Karenanya dia menegaskan, jika memang sepakat meminimalisir potensi persoalan teknis penyelenggaraan, sekurang-kurangnya ada revisi UU. Dia berkata tidak bisa semua persoalan teknis dibereskan bermodal Peraturan KPU (PKPU), harus berbentuk undang-undang sebagai payung hukumnya.

“Kalau dicari persoalan teknis pasti banyak, makanya tidak bisa hanya mengandalkan PKPU, harus berbentuk undang-undang. Jangan sampai seperti Pilkada 2020 kemarin, yang karena ada pandemi dan tahapan sudah berjalan, baru kemudian buat PKPU. Ini kan menghambat kerja teman-teman penyelenggara di bawah juga,” tegas mantan Ketua KPU Bangli tersebut.

Dikutip dari Kompas, Jumat (19/2/2021), Komisi II DPR RI akan minta KPU RI membuat simulasi penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak pada 2024. Menurut Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, simulasi itu penting untuk melihat desain dan konsep Pemilu-Pilkada 2024, karena RUU Pemilu yang masuk Prolegnas 2021 diputuskan tidak dibahas lagi. Dari simulasi akan tampak potensi masalah dalam pemilihan legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pilkada serta bagaimana agar dapat mengantisipasi dengan peraturan teknis berupa PKPU dan Perbawaslu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.