Pemilu di Indonesia Paling Transparan dan Kompleks, Rusia dan Venezuela Tertarik Meniru

  • Whatsapp
ARIEF Budiman (tengah) saat menjelaskan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan dua desain surat suara di KPU Bali, Kamis (2/12/2021). Foto: hen
ARIEF Budiman (tengah) saat menjelaskan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan dua desain surat suara di KPU Bali, Kamis (2/12/2021). Foto: hen

DENPASAR – Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dinilai sebagai pemilu paling transparan, tapi juga sekaligus paling kompleks dibanding banyak negara di dunia. Pandangan itu tidak lepas dari berlangsungnya lima jenis pemilihan dalam sehari, dan hasilnya juga harus selesai dalam waktu singkat. Meski begitu, Rusia dan Venezuela disebut tertarik mengadopsi sistem Pemilu di Indonesia.

Anggota KPU RI, Arief Budiman, berkata melakukan studi banding ke sejumlah negara, dua di antaranya Rusia dan Venezuela. Menurutnya, mereka justru ingin meniru tata cara di Indonesia yang mulai pemungutan suara sampai rekapitulasi suara dilakukan secara manual. “Di Namibia itu mereka pakai elektronik voting, pemungutan suara secara elektronik, tinggal pencet, tapi mempertimbangkan untuk meniru kita. Harapan kami Pemilu kita makin baik dan ditiru banyak negara,” cetusnya di sela-sela simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan dua desain surat suara yang disederhanakan di KPU Bali, Kamis (2/12/2021).

Bacaan Lainnya

Di Rusia, kisahnya, warga di enam negara bagian menggunakan hak pilih memakai internet voting. Maksudnya, mereka bisa menyalurkan hak politik saat pemilu selama terjangkau dalam jaringan internet, dengan tentu aplikasi tertentu. Sementara di Venezuela, rakyatnya memakai cara elektronik voting dengan menggunakan mesin di TPS.

Baca juga :  Perbaiki Gedung SDN 2 Sempidi Perlu Biaya Ratusan Juta

“Banyak cara untuk milih itu. Tapi pemilu itu prinsipnya ada tiga hal, yakni voting, counting (menghitung), dan rekapitulasi. Penggunaan teknologi informasi dilakukan di negara lain, dengan modifikasi antara voting, counting dan rekap. Kalau di kita, seperti Pilkada 2020 lalu, di tingkat rekap, voting dan counting semuanya manual,” urainya didampingi para komisioner KPU RI lainnya.

Meski penggunaan teknologi informasi dapat meringankan, dia berujar manusia jadi bergantung dengan mesin. Ketika mesinnya ngadat, maka pemungutan suara bisa bermasalah. Selain itu, penggunaan mesin meniscayakan tersedianya infrastruktur pendukung; listrik dan jaringan internet misalnya. Di negara yang geografisnya datar mungkin tidak masalah, tapi berbeda ceritanya dengan di Indonesia. “TPS kita itu kan ada di gunung sana, kalau mesin voting rusak bingung kita,” kelakarnya.

Saat ini, terangnya, ada kecenderungan sejumlah negara yang sebelumnya memakai cara elektronik voting untuk mempertimbangkan kembali ke cara manual. Bahkan di Jerman, sambungnya, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan pemungutan suara menggunakan mesin tidak sesuai konstitusi alias inkonstitusional. Di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, ucapnya, ada yang memakai layar sentuh saat pemungutan suara, tapi penghitungan suara secara manual. Ada juga yang menghitung memakai mesin.

Arief mengklaim desain Pemilu Indonesia sebenarnya diperhatikan banyak negara. Alasannya, Pemilu Indonesia paling transparan karena prosesnya menggunakan tenaga manusia, tidak bergantung mesin. Penghitungan juga dilakukan secara manual. “Transparan dan paling ribet karena dijalankan dalam sehari, dan juga menyalin catatan paling banyak. Asal tahu saja, di Venezuela itu simpel sekali. Kotak suaranya aja lebih jelek dari ini,” seru Arief sembari menunjuk kotak kudapan yang tersaji di mejanya.

Baca juga :  Alami Kesulitan Finansial, Kemendikbud Kaji Skema Bantuan untuk Sekolah Swasta

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menambahkan, masih ada beberapa hal yang dinilai perlu diperhatikan dalam pemungutan dan penghitungan suara tahun 2024 nanti. Salah satunya terkait potensi permasalahan dengan pemilih yang pindah memilih di luar wilayah dapilnya, untuk dapat memilih DPRD dapil asal pemilh tersebut. “Bagaimana mensimulasikan jika ada pemilih DPTb yang pindah memilih di luar wilayah dapilnya untuk dapat memilih DPRD dapil asal? Kita harus melindungi hak pilihnya,” pungkas Fritz. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.