PDIP Siapkan Tes Cepat untuk Saksi di TPS

  • Whatsapp
PARA KPPS di Denpasar menjalani tes cepat sebelum bertugas menjalankan tahapan Pilkada 2020. Foto: ist
PARA KPPS di Denpasar menjalani tes cepat sebelum bertugas menjalankan tahapan Pilkada 2020. Foto: ist

DENPASAR – Harapan KPU Bali agar para saksi dari paslon di Pilkada 2020 menjalani tes cepat (rapid test) Covid-19 sebelum bertugas, mendapat tanggapan positif dari PDIP. Ribuan saksi yang bertugas mengamankan suara kandidat mereka di TPS itu akan dites cepat.

“Mereka akan menjalani rapid test seminggu sebelum tanggal 9 Desember. Ini cara kami untuk memastikan saksi kami bebas Covid-19,” kata Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Bali, Dewa Made Mahayadnya, Kamis (19/11/2020).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh diungkapkan, PDIP akan menempatkan dua saksi di masing-masing TPS. Berdasarkan data, dari enam kabupaten/kota yang akan melangsungkan Pilkada 2020 di Bali, total terdapat 5.649 TPS. Persebaran TPS itu yakni di Denpasar sebanyak 1.202 TPS, Badung (996), Tabanan (1.130), Jembrana (640), Bangli (566) dan Karangasem sebanyak 1.115 TPS. Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.971.425 orang.

Terkait biaya tes cepat itu, dia berkata akan ditanggung secara gotong royong oleh masing-masing DPC PDIP dan anggota Fraksi PDIP di kabupaten/kota tersebut. Lokasi dan waktu pelaksanaan juga diserahkan kepada masing-masing DPC untuk mengkoordinir. “Karena masing-masing TPS ada dua saksi, berarti PDIP menurunkan 11.298 saksi pada Pilkada 2020 ini,” urai politisi yang akrab disapa Dewa Jack tersebut.

Baca juga :  Satu Warga Bangli Sembuh, Sisanya Masih Dirawat

Sebelumnya, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menilai idealnya memang semua pengampu kepentingan di TPS melakukan tes cepat. Langkah itu sekurang-kurangnya dapat memberi efek psikologis untuk menambah keyakinan pemilih terkait keselamatan mereka menggunakan hak politik. Masalahnya, kata dia, aturan main tidak ada mewajibkan saksi menjalani tes cepat.

“Kalau mau sama-sama menjaga, idealnya semua yang bertugas ikut tes cepat. Jangan hanya KPPS saja, kalau saksi tidak tes cepat dan dia positif misalnya, kan jadi sia-sia. Apalagi saksi itu akan lama juga di TPS,” sebutnya, Minggu (8/11) lalu.

Menjamin keamanan saksi, sambungnya, merupakan tugas parpol dan paslon. Hanya, Lidartawan berpendapat seyogianya saksi yang bertugas di TPS adalah yang mau atau sudah menjalani tes cepat. Keamanan dan keselamatan selama proses di TPS, ulasnya, merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya KPU. Jika membeli baju saksi saja bisa, imbuh Lidartawan, logikanya paslon bisa juga membiayai saksi ikut tes cepat.

Namun, bagi akademisi dan pengamat politik, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, sesungguhnya tes cepat tidak menyelesaikan masalah. Alasannya, rapid test bukan alat ukur mutlak apakah seseorang terjangkit virus Corona atau tidak. Jika ingin benar-benar aman, jelasnya, tentu harus tes usap, meski biayanya mahal.

Bahwa ada kesan kurang adil ketika KPPS wajib tes cepat tapi saksi tidak, Lanang mengakui idealnya memang semua pihak diperiksa kesehatan terkait Corona. Tetapi, semua itu terganjal ketersediaan anggaran. Di sejumlah negara yang melaksanakan pemilu pada saat pandemi, ulasnya, negara yang menanggung biaya untuk uji kesehatan. Ketika tidak mampu menanggung semua, maka petugas penyelenggara saja yang diproteksi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.