Paslon di Denpasar Sepakat Berangus Baliho Liar

  • Whatsapp
TIM pemenangan paslon Jaya Wibawa dan Amerta disaksikan KPU Denpasar dan Bawaslu Denpasar, menandatangani komitmen untuk memberangus baliho liar di luar yang difasilitasi KPU di Denpasar, untuk mewujudkan pilkada ramah lingkungan, Jumat (16/10/2020). Foto: gus hendra
TIM pemenangan paslon Jaya Wibawa dan Amerta disaksikan KPU Denpasar dan Bawaslu Denpasar, menandatangani komitmen untuk memberangus baliho liar di luar yang difasilitasi KPU di Denpasar, untuk mewujudkan pilkada ramah lingkungan, Jumat (16/10/2020). foto: gus hendra

DENPASAR – Banyaknya alat peraga kampanye (APK) berbentuk baliho terpasang liar, “memaksa” paslon Jaya Wibawa dan Amerta kembali ke kesepakatan awal melangsungkan Pilkada Denpasar 2020 yang ramah lingkungan. Kedua paslon mendukung pemberangusan baliho di luar yang difasilitasi KPU, untuk mengembalikan estetika Denpasar yang terusik menjamurnya baliho. Kesepakatan terbaru itu merupakan hasil pertemuan di KPU Denpasar yang juga menghadirkan Bawaslu Denpasar, Jumat (16/10/2020).

“Kami sangat taat asas dan komit dengan pilkada ramah lingkungan. Karena itu harus dipertahankan komitmen tidak menggunakan hak 200 persen dari APK yang difasilitasi KPU,” seru Suteja Kumara, Ketua Tim Pemenangan Jaya Wibawa, dalam pertemuan yang juga dihadiri komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, itu.

Bacaan Lainnya

Veronica dari paslon Amerta juga mendukung menjalankan kesepakatan tidak menggunakan hak paslon menambah APK 200 persen. Namun, dia ingin ada keseimbangan perlakuan, karena apapun bentuknya APK sangat membantu menampilkan Amerta, yang belum terlalu dikenal publik sebagaimana paslon Jaya Wibawa. “Kami ingin Denpasar terlihat cantik, tapi kami juga ingin titik difasilitasi (dengan tambahan APK 200 persen),” cetusnya bernada negosiasi.

Baca juga :  Tebing Longsor di Jalur Gitgit, Lalin Lumpuh 30 Menit

Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, sebelumnya mengingatkan komitmen kedua paslon tanggal 17 September untuk tidak memakai hak tambahan APK sebanyak 200 persen dari difasilitasi KPU. APK dalam Peraturan KPU, terangnya, hanya yang difasilitasi KPU. “Yang terpasang dalam rumah dan memuat konten terkait paslon, itu termasuk APK tapi menyalahi PKPU. Ini yang masih terjadi pelanggaran di lapangan,” cetusnya.

John Darmawan menambahkan, Denpasar merupakan kota pertama di Indonesia yang paslonnya tidak memakai hak tambahan APK. Sikap itu, ditambah ketaatan protokol kesehatan saat pendaftaran di KPU, diapresiasi KPU RI, bahkan Menteri Dalam Negeri. Sangat disayangkan jika penghargaan pihak luar “dicederai” dengan sikap relawan dan simpatisan paslon memasang baliho liar, bahkan terkesan balapan jumlah.

“Pilihannya ada dua: kembali ke kesepakatan hanya pakai APK yang difasilitasi KPU dan sisanya diturunkan, atau pakai tambahan 200 persen dengan dihitung titik-titiknya di mana saja. Kalau ada yang liar dan tidak diturunkan setelah diberi peringatan, kita turunkan sama-sama. Lebih hebat Denpasar kalau semua baiho diturunkan sesuai aturan,” tegasnya.

“Pembicaraan kedua paslon sudah jelas, karena keduanya sangat sepakat dan taat aturan. Intinya tidak boleh kesepakatan yang bertentangan dengan aturan, silakan cari titik temu kedua paslon. Antusiasme pendukung memang agak susah dikendalikan,” saran Wayan Sudarsana dari Bawaslu Denpasar.

Meski ada tawaran APK 200 persen, Suteja ngotot kembali ke komitmen awal pilkada ramah. Berkata “tidak mau menjilat ludah sendiri”, dia menyerukan baliho liar oleh relawan dan simpatisan diberangus. Pernyataan itu ditimpali Veronica dengan menegaskan tidak berniat mencabut kesepakatan awal. Kesetaraan yang diminta bukan untuk menghilangkan nama baik Denpasar. “Paslon 2 (Amerta) mencoba taat aturan,” sahutnya.  

Baca juga :  Kodim Badung Sosialisasikan TMMD ke-109 di Desa Kesiman Kertalangu

Yang menarik, kedua tim paslon secara garis besar tidak ada perbedaan prinsip untuk menghabisi baliho liar. Perdebatan sengit justru terjadi antara KPU dan Bawaslu Denpasar, terutama terkait redaksional butir-butir kesepakatan yang dibuat. Tidak cukup dengan adu pendapat, kedua pihak sampai menunjukkan PKPU dan Peraturan Bawaslu sebagai basis argumen. “Nanti Bawaslu ikut tanda tangan ya, jangan kayak kemarin (tanggal 11 Otober) tidak ikut tanda tangan kesepakatan,” kelakar Arsajaya sambil menunjuk ke arah lima komisioner Bawaslu duduk.

Menyimak panasnya perdebatan, Suteja Kumara dan Veronica yang duduknya berdekatan terlihat berbisik-bisik sambil cekikikan. “Kita biasa-biasa aja, mereka yang berdebat,” celetuk Veronica, ditanggapi Suteja dengan tertawa. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.