POSMERDEKA.COM, MATARAM – Anggota DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa, menuding Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memainkan politik belah bambu dan adu domba. Strategis politik Gubernur hanya akan menimbulkan perpecahan, memakan korban, dan meninggalkan luka. “Politik belah bambu itu tidak pernah elok, itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan itu, dia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” sebutnya, Sabtu (23/8/2025).
Politik belah bambu itu, cetusnya, terlihat dari cara Iqbal diam-diam mengumpulkan para ketua fraksi DPRD NTB untuk menggelar pertemuan di salah satu hotel di Mataram, 19 Agustus lalu. Dia menyebut beredar kabar pertemuan itu membahas kasus “dana siluman” yang tengah diusut Kejati NTB. Menurutnya, Gubernur harusnya tahu ketua fraksi di DPRD merupakan kepanjangan tangan partai politik. Mereka menjalankan fungsi representasi sesuai garis kebijakan partai. Karena itu, ketika berinisiatif mengajak ketua fraksi bertemu, mestinya Iqbal menunjukkan penghormatan kelembagaan dengan komunikasi atau memberi tahu ketua partai.
“Nyatanya ketua fraksi dikumpulkan diam-diam, tidak komunikasi dengan pimpinan partai politik. Sulit untuk tidak menilai langkah tersebut sebagai bentuk melewati otoritas partai, bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman politik,” sesalnya.
“Seorang gubernur yang paham tata krama politik akan menempatkan diri secara proporsional. Membangun dialog dengan fraksi melalui jalur partai, bukan malah main pintu belakang, yang kini makan korban,” sambungnya.
Najamudin mengklaim sejumlah partai politik bereaksi keras, dan minta pertanggungjawaban anggotanya yang terlibat pertemuan diam-diam tersebut. Bahkan PDIP mencopot langsung Ketua Fraksinya, Raden Nuna Abriadi, imbas pertemuan yang belakangan bocor ke publik tersebut. “Gubernur ini sengaja. Dia mau menciptakan politik pecah belah,” tuduhnya.
Lebih jauh diutarakan, Iqbal mesti belajar dari gubernur pendahulunya. Sebab, kepala daerah itu hakikatnya memang harus mengayomi. Bukan mengangkat satu pihak, lalu di lain sisi menginjak-injak pihak yang lain. Gubernur itu memimpin semua golongan. Tidak ada pimpinan partai politik di NTB menuntut dikunjungi Gubernur, tapi justru Gubernur yang seyogianya pandai memposisikan diri.
“Kepala daerah yang beretika tentu paham, sowan itu bagian dari tata krama politik,” ujarnya.
Najamudin mencontohkan Gubernur TGB Zainul Majdi atau Zulkieflimansyah yang sowan ke pimpinan partai politik. Meski sebatas silaturahmi, tidak akan mengurangi wibawa Gubernur. “Gubernur yang sowan ke ketua partai tidak sedang merendah, sebaliknya sedang meninggikan martabat. Buahnya pasti kebaikan,” terangnya.
Ketika mempratikkan, versi Najamudin, politik belah bambu, maka Gubernur Iqbal tidak akan pernah menjadi leader (pemimpin), tapi hanya sebatas menjadi dealer. Jika itu terjadi, sudah pasti politik NTB akan kacau balau. Sebab, Gubernur bukannya mengayomi, tapi malah membenturkan satu pihak dengan pihak lain.
Meneruskan kritiknya, dia menilai mungkin baru kali pertama terjadi di Indonesia seorang Gubernur baru menjabat tapi malah membuat gaduh. Muncul kasus “dana siluman” di DPRD NTB, yang akarnya dari Peraturan Gubernur. Muncul kebijakan yang melahirkan resistensi.
“Saya tidak bisa bayangkan akan seperti apa anggaran NTB yang disusun oleh Gubernur Iqbal sendiri. Ini saja anggaran yang disusun di masa pemerintahan Gubernur NTB sebelumnya, sudah dihancurkan sedemikian rupa,” sindirnya memungkasi. rul
